KUTAI TIMUR – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Yan, menyoroti rendahnya penyerapan anggaran oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutim yang disebabkan oleh kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kurang memadai.
Kondisi ini mengakibatkan proses pembangunan tidak dapat direalisasikan sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan.
“Salah satu kritik saya terhadap pemerintah saat ini adalah lemahnya SDM kita dalam menyerap anggaran. Dari Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati tahun 2023, terlihat bahwa kita memiliki Sisa Lebih Anggaran (Silpa) sebesar Rp1,7 triliun yang tidak terserap. Ini ada apa?” ujar Yan.
Baca juga: Jelang Iduladha, Ketua DPRD Kutim Desak Penyaluran Daging Kurban Menyeluruh Hingga Pedalaman
Yan juga menilai bahwa Pemerintah Daerah belum mampu menyerap aspirasi masyarakat secara menyeluruh, yang menyebabkan masyarakat harus terus menunggu untuk dapat menikmati hasil pembangunan yang telah lama mereka nantikan.
“Kalau pembangunan sudah 100 persen, misalnya jalan penghubung antar kecamatan yang seharusnya selesai, karena penyerapan anggaran yang lambat, masyarakat harus menikmati kondisi jalan yang becek saat hujan dan berdebu saat musim kemarau,” tambahnya.
Yan menganggap pemerintah belum mampu memaksimalkan seluruh kemampuan yang dimiliki, terutama dalam menjalankan berbagai program yang belum menjadi solusi terhadap persoalan yang dihadapi masyarakat, terutama terkait pemerataan pembangunan.
Baca juga: Dibalik Kak Seto Award, Ketua DPRD Kutim Desak Tindakan Nyata Perlindungan Anak
“Slogan Kutai Timur Sejahtera Untuk Semua masih harus tertunda karena kelemahan dalam mengelola anggaran. Angka Rp1,7 triliun itu adalah anggaran SiLPA di tahun 2023, belum lagi ditambah program Multi Years Contract yang juga tidak terserap dengan baik. Berapa banyak lagi anggaran kita yang tidak terserap? Ini harus menjadi catatan bagi pemerintah,” pungkasnya.