KUTAI TIMUR – Lambatnya penyerapan anggaran dan pelaksanaan program kegiatan di lingkungan Pemerintah Kutai Timur (Kutim) menjadi bulan-bulanan kritikan anggota legislatif. Salah satunya Anggota Komisi A DPRD Kutim, dr Novel Tyty Paembonan.
Dirinya menegaskan sejumlah perencanaan telah disusun dikerjakan, akan tetapi koordinasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD) tidak berjalan optimal.
Baca juga: Ketua Pansus LKPJ Beri Keritikan Tajam Soal Silpa Mencapai Rp 1,6 Miliar
“Ujung-ujungnya pelaksanaan kegiatan dan program terhambat di lapangan. Dan kami selalu menerima alasan-alasan yang tidak substansial. Persoalan seperti tentu sangat disayangkan, karena penyerapan anggaran juga tidak berjalan dengan baik,” tuturnya kepada awak media beberapa waktu lalu.
Politkus Gerindra itu menjelaskan program dan kegiatan yang telah direncanakan tentu dinantikan berbagai pihak, utamanya masyarakat. Alasan kinerja yang tidak menunjukkan progres suatu pembangunan, Novel Tyty pun mewanti-wanti agar penyerapan anggaran terus dimaksimalkan untuk menghidari sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa).
“Tidak dimungkiri, banyak oknum pegawai yang tidak maksimal bekerja di masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD). Tapi kami selalu menghargai dan mengapresiasi kerja mereka, supaya sumber daya manusia (SDM) yang ada juga semakin bagus,” tuturnya.
Baca juga: Sayyid Anjas Sebut Kunjungan DPRD Samarinda ke Kutai Timur Sangat Bermanfaat
Novel Tyty mengatakan sudah berulang kali mengingatkan kepada OPD tertentu agar meningkatkan kualitas kerja sesuai tugas dan fungsinya. “Tidak semua OPD yang tidak maksimal. Namun memang ada beberapa yang kinerjanya masih perlu ditingkatkan, supaya programnya juga berjalan dengan baik,” kata Novel.
Pria yang juga anggota Komisi A DPRD Kutim tersebut menambahkan, semua pegawai yang bekerja di OPD harus memiliki rasa tanggung jawab terhadap tugasnya. Sebab, kepentingan-kepentingan masyarakat lebih utama untuk segera direalisasikan dalam segala aspek pembangunan di daerah.
Tidak ada komentar