Fasilitas dan Tenaga Kesehatan Tidak Merata, Dewan Kutim Desak Pemkab Cari Solusi
Anggota DPRD Kutim, Syaiful Bakhri. Foto (dil/memonesia)KUTAI TIMUR – Anggota DPRD Kutai Timur (Kutim), Syaiful Bakhri, menyoroti krisis yang tengah melanda sektor kesehatan di sejumlah kecamatan terpencil di Kabupaten Kutim. Minimnya infrastruktur kesehatan dan keterbatasan jumlah tenaga medis, menurutnya, terus menghambat upaya perbaikan layanan kesehatan masyarakat.
“Puskesmas di beberapa kecamatan masih jauh dari kata memadai. Tidak sedikit dari mereka hanya memiliki bidan atau perawat, tanpa kehadiran dokter yang cukup, sementara penyakit yang dihadapi masyarakat cukup kompleks,” ujar Syaiful ketika berbicara kepada sejumlah media, menyuarakan keprihatinan yang tampaknya masih sering terabaikan.
Bakhri menggarisbawahi, kondisi ini memerlukan intervensi serius dan langkah cepat dari pihak pemerintah daerah. Menurutnya, tanpa adanya perbaikan yang signifikan, masyarakat yang tinggal di wilayah-wilayah sulit dijangkau akan terus mengalami ketimpangan layanan kesehatan.
“Harus ada langkah konkret, baik dalam hal penambahan fasilitas medis maupun penempatan tenaga medis yang terampil, termasuk dokter spesialis,” tegasnya.
Tidak cukup dengan keberadaan dokter umum, Bakhri menilai bahwa distribusi dokter spesialis menjadi elemen yang sangat krusial. “Ada banyak penyakit yang memerlukan penanganan khusus. Tidak semua masalah kesehatan bisa diselesaikan oleh dokter umum, maka dari itu kehadiran dokter spesialis harus diprioritaskan,” imbuhnya dengan penuh semangat.
Langkah ini, menurut Bakhri, adalah kunci untuk memastikan bahwa masyarakat Kutim tidak terus terperangkap dalam keterbatasan akses layanan kesehatan. Bahkan, DPRD telah mendorong diskusi intensif bersama pemerintah daerah untuk segera merealisasikan penambahan tenaga medis berkualifikasi tinggi.
Pemerataan fasilitas kesehatan menjadi fokus utama yang ingin diwujudkan. Bakhri menegaskan bahwa DPRD Kutai Timur akan menggandeng Dinas Kesehatan guna memetakan kebutuhan fasilitas dan tenaga medis di kecamatan yang paling parah terdampak.
“Kami sedang dalam proses untuk menyusun data prioritas. Langkah ini akan membantu mempermudah pemetaan dan percepatan alokasi sumber daya,” ungkapnya.
Kolaborasi dan komunikasi antara DPRD dan dinas terkait dipandang menjadi kunci penting keberhasilan. Salah satu program prioritas yang Bakhri harapkan bisa segera terlaksana adalah distribusi ambulans ke wilayah-wilayah yang jauh dari pusat pelayanan kesehatan. Langkah ini diyakini akan sangat membantu masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan darurat.
“Ambulans adalah kebutuhan vital, terutama di situasi darurat di mana kecepatan bisa menentukan nyawa seseorang. Harus ada strategi distribusi yang jelas agar tidak ada lagi kasus keterlambatan penanganan karena kendala transportasi,” ucap Bakhri, penuh harap.
Meski tantangan terus menghadang, optimisme tetap dipertahankan oleh DPRD Kutai Timur. Bakhri menegaskan bahwa pihaknya tidak akan mundur dalam memperjuangkan layanan kesehatan yang layak bagi seluruh masyarakat, terutama mereka yang tinggal di daerah terpencil.
“Kami siap berjuang. Ini bukan hanya soal komitmen, tetapi juga tanggung jawab moral kami kepada masyarakat. Semoga dengan berbagai inisiatif yang tengah kami rencanakan, Kutai Timur bisa memiliki layanan kesehatan yang lebih merata dan berkualitas,” pungkasnya dengan nada tegas, menyiratkan komitmen yang tidak main-main.
Tidak ada komentar