KUTAI TIMUR – Minimnya akurasi data penerima manfaat dalam program pengentasan kemiskinan di Kutai Timur (Kutim) menjadi perhatian serius. Anggota DPRD Kutim, Syaiful Bakhri, menilai data yang tidak tepat sasaran dapat mengurangi efektivitas program pemerintah dalam membantu masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
“Data yang kurang akurat akan menghambat penyaluran bantuan dan mengurangi dampak positif dari program yang sudah ada,” tegas Syaiful dalam keterangannya di ruang kerjanya.
Ia menyoroti pentingnya proses penjaringan data yang lebih terstruktur, dimulai dari tingkat RT hingga desa. Menurutnya, langkah ini menjadi kunci untuk memastikan program seperti bantuan perumahan layak huni dan dukungan untuk UMKM dapat berjalan tepat sasaran.
“Banyak program yang sebenarnya sudah baik. Namun, tanpa data yang akurat, hasilnya tidak akan maksimal,” katanya.
Syaiful menjelaskan bahwa tugas DPRD sebatas mengawasi dan menyetujui anggaran yang diajukan pemerintah daerah. Sedangkan data penerima bantuan dihimpun oleh aparat di tingkat desa dan diteruskan ke pemerintah daerah untuk diproses.
“Kami di DPRD hanya mengesahkan anggaran, bukan menentukan siapa yang mendapat bantuan. Data tersebut murni tanggung jawab pemerintah daerah,” jelasnya.
Ia juga menekankan bahwa akurasi data tidak hanya penting untuk efektivitas, tetapi juga untuk mencegah kesalahan dalam penyaluran bantuan yang berpotensi memunculkan polemik di masyarakat.
“Jika datanya valid, tidak akan ada lagi spekulasi atau perdebatan tentang siapa yang layak menerima bantuan. Semua berjalan sesuai prosedur,” tambahnya.
Lebih jauh, Syaiful mengajak masyarakat untuk turut mengawasi jalannya program pengentasan kemiskinan. Ia menilai partisipasi publik sangat diperlukan untuk memastikan program berjalan efektif dan benar-benar bermanfaat bagi mereka yang membutuhkan.
“Keterlibatan masyarakat sangat penting. Dengan pengawasan bersama, kita bisa memastikan Kutim terus berkembang dan masyarakatnya semakin sejahtera,” tutup Syaiful.
No Comments