Syaiful Bakhri Soroti Kendala SIPD di Kutim, Sebut Menghambat Penganggaran
Syaful Bakhri, Fraksi PKS DPRD Kutim. KUTAI TIMUR – Pemerintah diminta lebih sigap dalam mengantisipasi kendala teknis Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang berpotensi menghambat penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025.
Desakan itu disampaikan Fraksi PKS melalui Anggota DPRD Kutai Timur (Kutim), Syaiful Bakhri, dalam rapat paripurna ke-20, Jumat (22/11/2024).
Berbicara dalam forum yang digelar di Ruang Sidang Utama DPRD Kutim, Syaiful menyoroti pentingnya kesiapan teknis pemerintah, mengingat gangguan server SIPD sebelumnya sempat menjadi kendala serius.
“Pemerintah harus lebih siaga mengantisipasi masalah down server SIPD dengan mempersiapkan langkah mitigasi lebih awal,” tegasnya.
Syaiful juga mengungkapkan bahwa pimpinan DPRD telah mengeluarkan surat resmi untuk mempercepat penyusunan RAPBD 2025. Langkah itu dinilai krusial agar pembahasan APBD tidak berlangsung tergesa-gesa menjelang tenggat waktu.
“Penyusunan yang terburu-buru berpotensi menghasilkan RAPBD yang kurang optimal. Karenanya, percepatan harus dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas perencanaan,” ujarnya.
Fraksi PKS memberikan sinyal tegas jika pemerintah kembali gagal memastikan kelancaran proses penyusunan APBD. Syaiful menyatakan bahwa fraksinya siap mengambil langkah drastis, termasuk menganulir pengesahan RAPBD apabila ditemukan keterlambatan berulang.
“Kami tidak menginginkan langkah ini, tetapi jika situasi serupa terus terjadi, PKS akan bertindak tegas,” tutupnya.
Desakan ini menjadi pengingat bagi pemerintah untuk mengutamakan kesiapan teknis demi mencegah dampak negatif yang dapat menghambat pelaksanaan APBD 2025.
Tidak ada komentar