Ramadhani Sebut APBD 2025 Instrumen Penting untuk Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat
Ketua Fraksi PPP DPRD Kutim, Ramadhani.KUTAI TIMUR – Anggota DPRD Kutai Timur (Kutim) dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Ramdhani, menekankan pentingnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai alat strategis untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Menurutnya, APBD bukan sekadar dokumen keuangan, melainkan instrumen utama dalam menciptakan layanan publik yang lebih baik dan mendorong kesejahteraan warga.
Pernyataan itu disampaikan Ramdhani dalam rapat paripurna ke-20 DPRD Kutai Timur, Jumat (22/11/2024), saat menyampaikan pandangan umum fraksi PPP terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD Tahun Anggaran 2025. Sidang digelar di Ruang Sidang Utama DPRD Kutim dengan agenda utama pembahasan rancangan anggaran.
“APBD adalah bentuk amanat rakyat yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah, baik eksekutif maupun legislatif. Ini bertujuan untuk memberikan pelayanan optimal sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sebagaimana tujuan kita bernegara,” ujar Ramdhani dalam forum tersebut.
Ia menambahkan bahwa penyusunan APBD harus selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutim 2021–2026. Selain itu, regulasi yang mengatur pengelolaan keuangan daerah, seperti Peraturan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 13 Tahun 2006 beserta revisinya, menjadi acuan utama dalam penyusunan anggaran tahun 2025.
“Panduan ini mencakup perubahan berdasarkan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, termasuk prioritas plafon anggaran sementara yang telah ditetapkan. Semuanya dirancang untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah,” jelas Ramdhani.
Ia juga menekankan bahwa pandangan umum fraksi PPP tidak hanya berisi rekomendasi, tetapi merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan dan penganggaran oleh DPRD.
“Pandangan ini kami sampaikan setelah mencermati pidato pengantar Nota Keuangan Raperda APBD 2025. Hal ini juga menjadi bagian dari evaluasi terhadap rancangan yang diajukan pemerintah daerah, sebagai bentuk pelaksanaan fungsi pengawasan dan penganggaran DPRD,” tutup Ramdhani.
Dengan APBD sebagai instrumen strategis, Ramdhani berharap Kutai Timur dapat mewujudkan pembangunan yang inklusif dan bermanfaat langsung bagi masyarakat.
Tidak ada komentar