Anggota DPRD Kutim, David Rante. Foto (dil/memonesia)KUTAI TIMUR – Luas panen padi di Kalimantan Timur (Kaltim) terus menurun drastis. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan pada 2023, luas panen hanya mencapai 57,08 ribu hektare, turun 12 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat 64,97 ribu hektare.
Penurunan ini setara dengan 7,8 ribu hektare, dengan Kabupaten Kutai Timur (Kutim) ikut terdampak signifikan.
Merespons situasi ini, Anggota Komisi B DPRD Kutim, David Rante, menyoroti urgensi penerapan program ketahanan pangan. Ia menyebut, pemerintah pusat melalui Badan Pangan Nasional (BPN) telah bekerja sama dengan Kepolisian RI untuk memperkuat langkah ini.
“Kita membutuhkan waktu dan komitmen serius untuk menjalankan program ketahanan pangan ini, karena memang dibutuhkan konsistensi dalam mewujudkan rencana ini,” ujar David, Jumat (8/11/2024).
David optimis, program ini akan menjadi solusi mengatasi penurunan produksi padi di Kutim sekaligus memastikan ketersediaan pangan tetap stabil. Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam merealisasikan program strategis ini.
“Ini kan program strategis nasional, terkait langkah selanjutnya kita di daerah masih menunggu langkah konkret dari Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, sebagai yang menginisiasi program ini,” tambahnya.
Sementara itu, Plt Sekretaris Utama BPN, Sarwo Edhy, menjelaskan bahwa penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara BPN dan Kepolisian RI bertujuan mempercepat implementasi program ketahanan pangan.
Ia menegaskan bahwa penguatan sistem pangan nasional harus dilakukan secara inklusif, tangguh, dan berkelanjutan untuk menghadapi tantangan ketahanan pangan ke depan.
“Ini adalah langkah strategis untuk memastikan sistem pangan nasional lebih tangguh dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat,” ujarnya seperti dilansir dari laman resmi BPN.
Kondisi penurunan luas panen padi di Kaltim menjadi sinyal perlunya langkah cepat dan efektif dari semua pihak untuk menjaga ketahanan pangan di daerah tersebut, sekaligus menghindari dampak jangka panjang pada perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.
Tidak ada komentar