Anggota DPRD Kutai Timur, Faizal Rachman. (ist)KUTIM – Menjalankan fungsi legislator sebagai pengawas kinerja pemerintah, Anggota DPRD Kutai Timur (Kutim) Faizal Rachman menyoal lambatnya pengerjaan sejumlah proyek infrastruktur kontrak tahun jamak atau biasa disebut multi years contract (MYC).
Berdasarkan pemantauannya, Faisal membeberkan pencapaian pengerjaan baru 20 persen sedangkan deadline semakin dekat, progres tersebut dinilai sangat lambat jika dilihat pekerjaan sepanjang 2023.
“Jika di tahun 2023 ini kalau penyerapannya hanya 20 persen itu minim sekali, padahal harusnya mungkin bisa lebih,” ungkap Faizal.
Faizal mengaku akan terus mendesak Pemkab Kutim dan para kontraktor yang bertanggung jawab atas proyek untuk melakukan percepatan pengerjaan, mengingat waktu yang semakin mepet.
Lanjut, meski proyek MYC dapat dilanjutkan dipenganggaran tahun berikutnya apabila tidak selesai, namun itu akan membuat kekacauan terhadap jadwal perencanaan yang sudah disusun, maka pihaknya menekankan harus sesuai capaian yang sudah ditentukan.
“Multiyears itu kan dialokasikan dalam dua tahun anggaran. Per tahun itu kita sudah punya skema. Tahun 2023 ini, berapa untuk item kegiatan ini berapa itu kan sudah ada skema,” kata Faizal.
Ia juga berkomitmen untuk terus memantau perkembangan proyek-proyek pembangunan ini dan bersedia bekerja sama dengan pihak terkait dalam upaya memastikan agar pembangunan di Kutim dapat berjalan lancar dan sesuai rencana.
“Tapi karenakan lelangnya aja baru dilakukan hampir rata-rata di bulan sebelumnya. Mungkin sekarang pemenang lelangnya sudah ditetapkan semua,” tuturnya.
Ia menegaskan, sekarang harus dilakukan adalah percepatan proses pelaksanaannya. Di lapangan saya rasa masih baru persiapan semuanya, belum ada yang start pengecorannya,” bebernya.
Lebih jauh Faizal memberikan perhatian kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kuitm dan kontraktor untuk mengatasi kendala-kendala yang mungkin ada dalam pelaksanaan proyek-proyek pembangunan di Kabupaten Kutim.
Dengan tujuan memperkuat komitmen pihak berwenang untuk memastikan bahwa proyek-proyek tersebut berjalan dengan baik demi kepentingan masyarakat dan kemajuan daerah. (adv)
Pos Terkait
Berita Terbaru
Tidak ada komentar