KUTAI TIMUR – Bupati Kutai Timur, Ardiansyah Sulaiman, bersama Wakil Bupati Kasmidi Bulang, menghadiri Rapat Paripurna ke-28 DPRD Kutai Timur pada Senin (24/6/2024) di Ruang Sidang Utama DPRD. Pertemuan ini bertujuan untuk memberikan respons atas pandangan umum tujuh fraksi DPRD terkait Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban APBD tahun 2023.
Dalam rapat yang penuh semangat kemitraan ini, Bupati Ardiansyah Sulaiman secara lugas menanggapi setiap pandangan fraksi dengan langkah konkret dan komitmen kuat.
Optimalisasi Pendapatan dan Digitalisasi Pajak
Menanggapi pandangan Fraksi Golkar, Bupati Ardiansyah menegaskan fokus pemerintah pada optimalisasi pendapatan asli daerah melalui strategi penagihan aktif dan digitalisasi pembayaran pajak serta retribusi. “Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan penerimaan daerah secara signifikan,” jelasnya.
Pengawasan Infrastruktur dan Penyerapan Anggaran
Terkait pandangan Fraksi Kebangkitan Indonesia Raya, Bupati menekankan komitmen pemerintah dalam pengawasan ketat terhadap proyek infrastruktur untuk memastikan kualitas yang sesuai standar. “Kami juga intensif dalam pengawasan dan pengendalian guna mengamankan proses pelaksanaan program serta mengantisipasi berbagai kendala yang mungkin muncul,” tambahnya.
Transparansi Keuangan dan Pendapatan dari BUMD
Menanggapi Fraksi Demokrat, Bupati Ardiansyah menyoroti upaya transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah dan pemenuhan kewajiban utang. “Transparansi menjadi fokus utama kami, dengan memastikan informasi publik mudah diakses oleh masyarakat,” ungkapnya.
Pemanfaatan Sumber Daya dan Optimalisasi Anggaran
Fraksi PPP menyoroti optimalisasi pendapatan asli daerah serta realisasi anggaran belanja yang lebih baik. Bupati menyatakan, “Pemerintah juga telah menyertakan modal pada BUMD sejak tahun 2023 untuk meningkatkan pelayanan publik secara keseluruhan.”
Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran
Fraksi Nasdem meminta evaluasi terhadap perencanaan dan penganggaran belanja daerah. Bupati menegaskan pentingnya peningkatan kinerja keuangan daerah sebagai indikator kemandirian.
Koordinasi Antar Unit Organisasi Pemerintah
Fraksi Amanat Keadilan Berkarya menekankan koordinasi antar unit organisasi pemerintah untuk menciptakan sinergi yang lebih baik. “Langkah ini diharapkan dapat memaksimalkan realisasi anggaran dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan,” kata Bupati.
Laporan Keuangan Terinci dan Opini WTP
Fraksi PDIP menyoroti penyampaian laporan keuangan yang terinci sesuai regulasi, termasuk Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Bupati mengungkapkan bahwa Kutim telah menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK, menegaskan kualitas pengelolaan keuangan daerah. “Dengan pendapatan daerah yang sah mencapai Rp 568,85 miliar, kami melakukan koreksi dan reklasifikasi sebesar Rp 20,63 miliar yang berasal dari pendapatan hibah,” terangnya.
Komitmen untuk Pelayanan dan Pembangunan Berkelanjutan
Respons pemerintah terhadap pandangan umum fraksi DPRD pada rapat paripurna ini menegaskan komitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah. “Kami bertekad mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh,” tutup Bupati Ardiansyah. (*)
Pos Terkait
Berita Terbaru
Tidak ada komentar