Bupati Bekasi, Ade Kuswara Kunang.MEMONESIA.COM – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan Bupati Bekasi, Ade Kuswara Kunang, termasuk pihak yang diamankan dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang digelar di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Operasi senyap ini menambah daftar kepala daerah yang terjerat penindakan KPK sepanjang 2025.
Kepastian penangkapan tersebut disampaikan langsung Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, saat dikonfirmasi awak media di Jakarta, Jumat.
“Benar, salah satunya,” kata Budi singkat.
Budi menjelaskan, Ade Kuswara saat ini masih menjalani pemeriksaan intensif oleh tim penyidik KPK. Pemeriksaan dilakukan untuk mendalami peran serta dugaan tindak pidana korupsi yang melatarbelakangi OTT tersebut.
“Benar, masih dilakukan pemeriksaan di dalam,” ujarnya.
Sebelumnya, KPK mengonfirmasi tengah melakukan rangkaian OTT di wilayah Bekasi. Hingga pukul 21.00 WIB, total sepuluh orang diamankan dalam operasi tersebut. Mereka berasal dari berbagai unsur yang diduga terkait dengan perkara yang sedang diselidiki.
Sesuai ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), KPK memiliki waktu 1×24 jam untuk menentukan status hukum seluruh pihak yang diamankan, termasuk Ade Kuswara Kunang.
OTT di Bekasi menambah panjang daftar operasi senyap KPK sepanjang 2025. KPK tercatat mulai melakukan OTT tahun ini dengan menjaring anggota DPRD dan pejabat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan, Maret 2025.
Selanjutnya, Juni 2025, KPK menggelar OTT terkait dugaan suap proyek pembangunan jalan di Dinas PUPR Provinsi Sumatera Utara dan Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Sumut.
Operasi berikutnya berlangsung 7–8 Agustus 2025 di Jakarta, Kendari, Sulawesi Tenggara, serta Makassar, Sulawesi Selatan. OTT ini berkaitan dengan dugaan korupsi proyek pembangunan rumah sakit umum daerah di Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara.
KPK kemudian melakukan OTT di Jakarta, 13 Agustus 2025, terkait dugaan suap kerja sama pengelolaan kawasan hutan.
Pada 20 Agustus 2025, KPK kembali menggelar OTT terkait dugaan pemerasan dalam pengurusan sertifikasi K3 di Kementerian Ketenagakerjaan. Kasus ini melibatkan Immanuel Ebenezer Gerungan yang menjabat Wakil Menteri Ketenagakerjaan saat itu.
OTT selanjutnya dilakukan 3 November 2025 dengan menangkap Gubernur Riau Abdul Wahid. Operasi tersebut terkait dugaan pemerasan di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau tahun anggaran 2025.
Belum berselang lama, 7 November 2025, KPK menangkap Bupati Ponorogo, Jawa Timur, Sugiri Sancoko. Kasus ini berkaitan dengan dugaan suap pengurusan jabatan, proyek pekerjaan di RSUD dr. Harjono Ponorogo, serta penerimaan lainnya atau gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo.
Berikutnya, 9–10 Desember 2025, KPK melakukan OTT terhadap Bupati Lampung Tengah, Ardito Wijaya. Ia diduga terlibat penerimaan hadiah dan gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2025.
Terakhir, 17–18 Desember 2025, KPK menggelar OTT di Tangerang. Dalam operasi ini, penyidik menangkap seorang jaksa, dua pengacara, serta enam pihak swasta, dan menyita uang tunai sebesar Rp900 juta.
Pos Terkait
Berita Terbaru
Tidak ada komentar