MEMONESIA.COM — Program layanan Grab Hemat menuai kontroversi. Koalisi Ojol Nasional (KON) menuding Grab Indonesia menerapkan skema pemaksaan terselubung kepada mitra pengemudi untuk bergabung dalam program tersebut, dengan ancaman tidak mendapatkan pesanan jika menolak ikut serta. Persoalan ini kini bergulir ke DPR RI.
Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) di Kompleks Parlemen, Rabu (23/4/2025), perwakilan KON menyuarakan keresahan yang dialami ribuan driver. Joel, anggota Presidium KON, menyebut bahwa bonus Hari Raya yang sempat dijanjikan aplikator justru berubah menjadi pintu masuk pemangkasan pendapatan pengemudi secara sistematis.
“Awalnya program Grab Hemat muncul tanpa pemberitahuan yang mencolok. Tapi tiba-tiba, layanan reguler menghilang dan driver didorong mendaftar Grab Hemat demi bisa tetap mendapat order,” kata Joel.
Menurutnya, dampaknya jelas. Driver yang tak bergabung tidak lagi mendapatkan pesanan Grab Hemat, yang kini menjadi pilihan utama konsumen karena tarifnya lebih murah dari layanan standar. Akibatnya, pengemudi yang bertahan di layanan reguler sepi order.
Tidak hanya kehilangan pelanggan, pengemudi yang mendaftar justru menghadapi potongan tambahan yang dianggap mencekik. Joel mengungkapkan, penghasilan mereka dipotong mulai dari Rp3.000 hingga Rp20.000 per hari, di luar potongan resmi 20 persen dari aplikator.
“Ini bukan lagi potongan wajar. Di Cirebon bahkan kantor Grab sempat didatangi driver karena persoalan ini,” ujarnya.
Hal senada disampaikan Ateng, salah satu driver yang ikut dalam audiensi. Ia menyebut program Grab Hemat telah menggerus penghasilan harian driver secara drastis.
“Kalau tidak daftar, sepi orderan. Tapi kalau ikut, pendapatan justru terpotong makin besar. Kami seperti dipaksa pilih dua kerugian,” keluh Ateng.
Ia menambahkan, tekanan ekonomi membuat banyak driver semakin terjepit, apalagi dengan kebutuhan harian yang terus berjalan. “Kami bukan robot. Kami perlu biaya untuk keluarga,” tegasnya.
Fenomena Grab Hemat juga memantik reaksi di media sosial, namun lebih banyak dari sisi penumpang. Banyak yang mengeluh pesanan mereka kerap dibatalkan oleh driver saat memilih layanan hemat, hingga menilai perlakuan pengemudi menjadi tidak ramah.
Pihak Grab Indonesia membantah tudingan pemaksaan. Communications Manager Grab Indonesia, Giovani Anggasta, menegaskan bahwa program Akses Hemat bersifat sukarela dan bisa dibatalkan kapan saja tanpa biaya.
“Program ini dirancang untuk memperluas pilihan driver, bukan memaksa. Ketentuan biaya langganan juga diinformasikan di awal dan berbeda di tiap kota,” ujarnya kepada CNNIndonesia.com.
Grab mengklaim bahwa Akses Hemat diluncurkan sebagai respons atas masukan pengemudi sebelumnya yang ingin ada layanan terjangkau seperti GrabCar Hemat.
Meski demikian, kritik terhadap transparansi dan dampak ekonomi dari skema tersebut terus bergulir. Para driver mendesak DPR RI dan Kementerian Perhubungan segera mengevaluasi praktik model bisnis aplikator yang dinilai semakin memberatkan pekerja lapangan.
Tidak ada komentar