DPMPTSP Bontang Kencangkan Aturan Kemitraan, Sanksi Bagi Perusahaan yang Abai Bermitra dengan UMKM

BONTANG – Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bontang menegaskan komitmennya untuk mendorong perusahaan-perusahaan besar agar bermitra dengan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Hal ini dinilai penting untuk memastikan roda perekonomian daerah bergerak merata dan memberi dampak langsung terhadap pertumbuhan usaha lokal.

Baca Juga

Investasi Bontang Tembus Rp821 Miliar, Bontang Utara Jadi Magnet Utama

11 Nov 2025

Analis Kebijakan Ahli Madya Bidang Penanaman Modal DPMPTSP Bontang, Karel, mengatakan bahwa kolaborasi antara usaha besar dan UMKM bukan hanya kewajiban regulatif, tetapi juga strategi percepatan pertumbuhan ekonomi daerah.

“Ketika perusahaan besar bermitra dengan UMKM, perputaran ekonomi tidak hanya terjadi di lingkup perusahaan saja, tetapi ikut menggerakkan kegiatan usaha masyarakat. Ini yang ingin kita kuatkan,” ujarnya saat ditemui di ruangannya, Rabu (26/11/2026).

Dijelaskan, jika saat ini DPMPTSP telah mengirim surat kepada 25 perusahaan untuk bermitra dengan UMKM yang ada di Bontang.

Baca Juga

Agus Haris Inginkan Bontang Jadi Tuan Rumah INKAI Tingkat Daerah 2026

01 Jun 2025

“Ini sudah ada dua perusahaan yang berkomitmen. Kemarin itu sudah ada PT Energi Unggul Persada dan PT Blackbear,” ucapnya.

Karel menekankan, jika ke depan ada perusahaan yang tidak berkomitmen berkomimenjalankan kewajiban kemitraan.

Karena itu, kementerian memastikan adanya sanksi administratif bagi usaha besar yang tak melaksanakan kewajiban tersebut, sebagaimana tertuang dalam Pasal 30 tersebut ditegaskan:
1. Usaha Besar yang tidak melaksanakan kewajiban kemitraan dengan UMKM dapat dikenai sanksi administratif sesuai ketentuan perizinan berbasis risiko.
2. Sanksi diberikan berdasarkan evaluasi laporan kegiatan penanaman modal dan/atau pemeriksaan lapangan.
3. Pengenaan sanksi dilakukan secara bertahap, disertai kewajiban perusahaan melakukan perbaikan dalam pelaksanaan kemitraan.
4. Tahapan sanksi mengikuti ketentuan perundang-undangan mengenai pengawasan perizinan berusaha.

Lebih lanjut, ia Karel menambahkan, bahwa DPMPTSP Bontang akan terus melakukan pendampingan serta monitoring kepada perusahaan besar untuk memastikan kemitraan berjalan efektif dan memberi manfaat nyata bagi UMKM di kota tersebut.

“Harapannya, tidak hanya kepatuhan pada aturan, tetapi perusahaan juga melihat bahwa bermitra dengan UMKM adalah investasi sosial dan ekonomi jangka panjang,” tutupnya.