KUTAI TIMUR – Peran Inspektorat Wilayah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) sebagai pengawas internal pemerintah daerah kini mendapat perhatian khusus dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Sorotan ini mencuat setelah adanya temuan dugaan penyimpangan anggaran di salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Sebagai lembaga pengawasan, Inspektorat Wilayah diharapkan mampu mendeteksi dan mencegah potensi penyimpangan sejak dini. Anggota DPRD Kutai Timur, Abdi Firdaus, mengkritik efektivitas Inspektorat Wilayah yang dianggap masih kurang dalam mencegah kecurangan.
Baca juga: Temuan BPK di OPD Kutai Timur Memicu Respons Kritis dari Legislator
“Temuan dari BPK ini menunjukkan bahwa sistem pengawasan internal masih kurang optimal. Seharusnya Inspektorat Wilayah dapat mengidentifikasi dan menanggulangi masalah seperti ini sebelum BPK mengungkapnya dalam laporan mereka,” ujar Abdi.
Abdi juga menekankan pentingnya meningkatkan peran pengawasan internal ke depan. Ia mengingatkan bahwa koordinasi yang baik antara Inspektorat Wilayah, DPRD, dan BPK sangat penting untuk memastikan pengelolaan keuangan daerah yang lebih akuntabel.
“Saya tidak ingin menganggap bahwa inspektorat sengaja mengabaikan indikasi masalah sehingga muncul temuan dari BPK. Namun, diharapkan agar ke depan, Inspektorat Wilayah dapat meningkatkan pengawasan internal secara maksimal,” lanjutnya.
Abdi mengungkapkan kekhawatirannya terhadap fenomena di mana Pemerintah Kabupaten Kutai Timur meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK, tetapi masih menghadapi temuan yang berujung pada pengembalian dana. Ia menilai bahwa pengawasan internal yang ketat sangat penting untuk menghindari situasi semacam ini.
“Keinginan DPRD dan masyarakat adalah agar pengawasan internal semakin diperketat. Kelemahan pengawasan yang terjadi bukan berasal dari luar, tetapi dari dalam. Temuan BPK ini menjadi contohnya,” tambah Abdi.
Sementara itu, Plt Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Kutai Timur, Faukur Rozak, menjelaskan bahwa pihaknya telah melaksanakan pengawasan sesuai prosedur yang ada. Namun, Faukur mengakui bahwa kekurangan personel menjadi salah satu kendala yang dihadapinya.
Baca juga: Faizal Rachman Kritik Kepala Dinas PU Terkait Ketidakhadiran Rapat
“Kami sudah mengikuti prosedur pengawasan yang berlaku, namun keterbatasan personel menjadi tantangan utama. Terkait temuan BPK, prosesnya masih berjalan,” kata Faukur.
Dengan dukungan dan kritik konstruktif dari DPRD, diharapkan Inspektorat Wilayah dapat meningkatkan efektivitas pengawasannya dan mencegah penyimpangan anggaran di masa mendatang.
Pos Terkait
Berita Terbaru
Tidak ada komentar