BONTANG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang menggelar rapat kerja, untuk menyampaikan Pendapat Akhir Fraksi Amanat Nurani Rakyat (Annur), terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Perda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bontang Tahun Anggaran 2024, di Rumah Jabatan Pendopo Wali Kota Bontang, Rabu (7/8/2024).
Anggota Komisi III DPRD Kota Bontang, Abdul Samad menjelaskan krisis ekonomi telah membawa pengaruh besar terhadap sendi-sendi kehidupan masyarakat dan pelayanan pemerintah, terutama pada sektor kesehatan, sosial dan perekonomian.
Baca juga: Soal Pandangan Fraksi Terhadap Raperda P-APBD Bontang 2024, Ini Masukan Gerindra dan Berkarya
Pemerintah harus melakukan banyak hal yang dapat memberikan rasa aman dan nyaman, mengayomi, melindungi, dan memberikan perhatian yang besar kepada masyarakat. Karena, masyarakat membutuhkan kepastian tentang ketersediaan fasilitas kesehatan yang memadai, dan jaminan untuk bertahan hidup.
“Semua hal tersebut bisa diatasi dengan ketersediaan dana dan alokasi yang tepat, maka perlu adanya perencanaan alokasi dana yang matang, sehingga tepat sasaran,” ujarnya.
Ia menegaskan, pemkot harus yang berpihak pada kepentingan masyarakat secara luas. Mulai dari masalah pendidikan, pengangguran, dan menurunnya daya beli masyarakat, hingga menjaga aktivitas ekonomi yang sedang terancam resesi.
Baca juga: Fraksi PKS Tekankan Belanja Daerah Kota Bontang Pentingkan Masyarakat
Ia menilai, anggaran Rp 2,7 Triliun dapat mengcover semua kebutuhan masyarakat, terutama bagi masyarakat yang tergolong ekonomi menengah bawah dan bawah, jika pemerintah dapat memaksimalkan anggaran tersebut.
“Semoga apa yang menjadi masukan kami dapat menjadi pertimbangan, serta bisa diterapkan di masa mendatang,” tutupnya.