Memonesia.com – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) tahun depan menyentuh Rp 20 trilliun lebih. Atau tepatnya Rp 20,675 trillun.
Hal ini mendapat perhatian khusus dari Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim, Syafruddin. Dia mengatakan, banyaknya APBD itu haruslah dimanfaatkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim dengan bijaksana.
Dia menjelaskan, APBD itu haruslah dimanfaatkan Pemprov dengan sebaik-baiknya dengan mengelolanya dengan mengedepankan asas kepentingan masyarakat umum. Dengan begitu, akan lahir program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Diketahui APBD itu telah disetujui oleh Pemerintah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim) beberapa bulan lalu.
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menyatakan bahwa anggaran yang digelontorkan itu harus dimanfaatkan di semua sektor yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
“Iya, semua sektor harus menjadi perhatian khusus oleh Pemprov Kaltim, contohnya infrastruktur jalan dan jembatan, dan itu harus benar-benar dirasakan masyarakat,” katanya, Senin (6/11/2023).
Untuk itu, Pemprov diminta untuk mendata daerah yang jalannya sangat tidak layak. Setelah itu, jalan-jalan tersebut segera diperbaiki agar dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
“Segera diperbaiki dan diperluas aksesnya agar masyarakat dapat menikmati transportasi lancar dan nyaman. Uang dengan senilai Rp 20,675 triliun itu, Pemprov harus memaksimalkan pemanfaatannya,” jelasnya.
Tak hanya jalan, Wakil Ketua Komisi III DPRD Kaltim itu juga meminta Pemprov Kaltim untuk perhatikan sektor pertanian dan kesehatan. Sebab, kedua sektor itu juga bersentuhan langsung dengan masyarakat.
“Pertanian dan perkebunan dalam arti luas di Kaltim harus diprioritaskan Pemprov juga ya. Sebab ini lumbung ketahanan pangan bagi masyarakat. Kemudian dari sektor kesehatan harus menjadi perhatian khusus,” terangnya.
Lebih jauh pria yang disapa Udin itu mengatakan Pemprov harus jeli melihat proses pembangunan yang ada di Kaltim.
“Pendidikan juga sektor yang harus diperhatikan meskipun udah punya anggaran pasti 20 persen dari jumlah APBD. Saya yakin pemerintah pusat juga memperhatikan daerah ini demi mendukung pembangunan IKN dan kesejahteraan masyarakat Kaltim,” pungkasnya. (adv)