Sekda Kukar Ajak ASN Jadi Penyambung Informasi Regulasi Haji dan Umrah
MEMONESIA.COM, Tenggarong – Pemahaman terhadap aturan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah dinilai penting untuk memastikan masyarakat memperoleh informasi yang tepat. Karena itu, aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) didorong untuk memahami perubahan regulasi sekaligus berperan menyampaikan informasi tersebut kepada masyarakat.
Pesan itu disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar, Sunggono, saat menghadiri Sosialisasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 bertajuk ASN Berhaji di Pendopo Bupati Kukar, Tenggarong, Kamis (12/11/2026).
Menurut Sunggono, ASN memiliki posisi strategis dalam menyebarluaskan informasi karena keberadaannya tersebar di berbagai wilayah dan bersentuhan langsung dengan masyarakat. Dengan pemahaman yang baik, ASN diharapkan mampu menjelaskan kebijakan baru secara sederhana dan mudah dimengerti.
“Harapannya, melalui pemahaman yang utuh dari teman-teman ASN, nantinya mereka dapat memberikan gambaran serta penjelasan yang lebih sederhana kepada masyarakat mengenai substansi dan esensi sebenarnya dari undang-undang tersebut,” ujarnya.
Sosialisasi yang diselenggarakan Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Kukar bersama Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Kutai Kartanegara tersebut membahas sejumlah perubahan dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umrah, termasuk penguatan kelembagaan yang kini berada di bawah Kementerian Haji dan Umrah.
Sunggono menyebut, perubahan tersebut perlu dipahami secara menyeluruh agar masyarakat mengetahui arah kebijakan dan tata kelola penyelenggaraan ibadah haji ke depan.
Selain aspek kelembagaan, ia juga menyoroti pengembangan ekonomi haji dan umrah yang menjadi salah satu perhatian dalam regulasi terbaru. Menurutnya, penyelenggaraan ibadah haji memiliki potensi ekonomi yang dapat memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat.
Keterlibatan berbagai pihak, mulai dari perbankan syariah, pelaku usaha lokal hingga usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), dinilai dapat membuka peluang ekonomi yang perlu dikembangkan.
“Penyelenggaraan ibadah haji tidak lagi hanya berbicara tentang pelayanan kepada jamaah semata, tetapi juga harus mampu memberikan nilai tambah ekonomi yang lebih luas,” jelasnya.
Hal lain yang turut menjadi perhatian adalah pengaturan masa tunggu dan tata kelola keberangkatan jamaah. Dengan masa tunggu haji yang saat ini mencapai belasan tahun, pemahaman mengenai sistem antrean dan ketentuan keberangkatan menjadi informasi penting yang perlu diketahui masyarakat.
Melalui sosialisasi tersebut, Sunggono berharap para ASN dapat memanfaatkan kesempatan untuk memperluas wawasan mengenai kebijakan haji dan umrah. Pengetahuan yang diperoleh diharapkan tidak berhenti pada peserta kegiatan, tetapi juga dapat diteruskan kepada lingkungan sekitar.
Ia pun menyampaikan harapannya agar semakin banyak masyarakat, khususnya ASN Muslim di Kukar, memperoleh kesempatan untuk menunaikan ibadah haji.
“Mudah-mudahan teman-teman ASN, khususnya yang beragama Islam, semuanya bisa mendapatkan kesempatan serta kemudahan rezeki untuk menunaikan ibadah haji,” tutupnya.
Pemkab Kukar menyambut baik kolaborasi antara Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Kukar dengan BSI dalam memberikan pemahaman mengenai regulasi terbaru. Melalui kegiatan ini, diharapkan informasi penyelenggaraan haji dan umrah semakin luas tersampaikan, sekaligus memperkuat sinergi antarlembaga dalam mendukung pelayanan kepada masyarakat dan calon jamaah. (Adv/Ns)
Pos Terkait
Berita Terbaru
Tidak ada komentar