Warga Pesisir Susah Urus Dokumen Kependudukan, Disdukcapil Siapkan Bunga Desa Kukar
Plt Kepala Disdukcapil Kukar, Muhamad Irianto.
MEMONESIA, Tenggarong – Jarak dan mahalnya biaya transportasi masih menjadi kendala warga pesisir Kutai Kartanegara (Kukar) dalam mengurus dokumen kependudukan. Untuk perjalanan menggunakan speedboat menuju pusat pelayanan, warga bahkan bisa menghabiskan biaya hingga Rp1,5 juta.
Kondisi tersebut mendorong Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kukar menyiapkan inovasi Bunga Desa Kukar. Program ini dirancang untuk mendekatkan pelayanan administrasi kependudukan (adminduk) kepada masyarakat, terutama mereka yang tinggal di wilayah terpencil.
Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Disdukcapil Kukar, Muhamad Irianto, mengatakan biaya transportasi menjadi salah satu kendala utama masyarakat pesisir. Karena itu, pemerintah memilih mendatangi warga agar mereka tidak perlu mengeluarkan ongkos besar hanya untuk mengurus KTP maupun akta kelahiran.
“Kalau masyarakat mengurus KTP atau akta ke kecamatan dan harus membayar biaya transportasi menggunakan speedboat hingga Rp1,5 juta, tentu kasihan. Lebih baik kami yang datang langsung, kemudian warga dikumpulkan dan dilayani sekaligus,” ungkapnya, Rabu (4/11/2026).
Salah satu wilayah yang menjadi sasaran pelayanan jemput bola tersebut ialah Desa Tanjung Berukang, Kecamatan Anggana. Petugas Disdukcapil Kukar direncanakan mendatangi desa itu menggunakan transportasi air untuk memberikan pelayanan adminduk secara terpadu.
Irianto menjelaskan, Bunga Desa Kukar dikembangkan sebagai inovasi pelayanan multikanal. Program tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas akses layanan, termasuk bagi masyarakat yang terkendala jaringan internet, sarana transportasi, maupun jarak menuju fasilitas pelayanan.
“Program kita tahun ini sesuai arahan Bupati, supaya kita bisa menunjukkan inovasi yang mewakili daerah. Alhamdulillah, Kukar sudah masuk dan lolos seleksi administrasi untuk kategori layanan multikanal. Nama inovasinya Bunga Desa Kukar,” ungkapnya.
Inovasi tersebut telah lolos seleksi administrasi dalam ajang inovasi tingkat kementerian dan dipresentasikan dalam ajang serupa di tingkat Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim).
Irianto berharap Bunga Desa Kukar dapat melaju ke tahap penilaian berikutnya sekaligus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Menurutnya, pelayanan kependudukan tidak cukup hanya mengandalkan sistem daring karena masih ada warga yang kesulitan mengakses teknologi.
“Program Dukcapil dari tahun ke tahun memang berfokus pada bagaimana mencapai target nasional untuk seluruh cakupan dokumen kependudukan, termasuk perekaman. Alhamdulillah, hingga saat ini, sejumlah target nasional sudah terlampaui sebelum 31 Desember,” ucapnya.
Ia menegaskan, pencapaian target administratif harus diikuti dengan pemerataan akses pelayanan. Warga yang tinggal di pelosok tetap harus mendapat kemudahan mengurus dokumen tanpa terbebani biaya perjalanan.
“Kami yakin inovasi ini berdampak sangat luas bagi masyarakat. Layanan harus terbuka dan bisa diakses semua pihak sampai tingkat desa, bahkan di wilayah pelosok sekalipun,” katanya.
Selain pelayanan langsung ke desa, Disdukcapil Kukar juga menjalin kerja sama dengan sejumlah rumah sakit untuk mempermudah penerbitan dokumen kependudukan bagi warga Kukar yang mendapatkan pelayanan kesehatan di luar daerah.
Melalui kerja sama tersebut, bayi yang dilahirkan di rumah sakit mitra dapat diproses dokumennya, termasuk akta kelahiran dan Kartu Identitas Anak (KIA), sesuai persyaratan yang berlaku.
“Program kami lebih mengedepankan peningkatan kualitas pelayanan. Misalnya, ibu melahirkan di rumah sakit yang sudah bekerja sama, sehingga sebelum keluar dari rumah sakit, dokumen kependudukan anaknya bisa diproses,” ujarnya.
Di sisi lain, Disdukcapil Kukar terus memperluas sosialisasi dan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD). Petugas kini menyasar sejumlah lokasi, termasuk kafe, untuk memberikan edukasi sekaligus membantu pengunjung mengaktifkan identitas digital.
Irianto menyebutkan, jumlah pengguna IKD telah mencapai lebih dari 60 ribu penduduk wajib KTP. Capaian tersebut melampaui 10 persen dari target aktivasi sebesar 20 persen.
“Sekarang teman-teman sudah merambah ke kafe-kafe. Di sana, mereka memberikan edukasi sekaligus membantu pengunjung mengaktifkan IKD,” tuturnya.
Disdukcapil Kukar juga tengah merancang mekanisme pelibatan masyarakat dalam edukasi identitas digital. Warga yang telah menggunakan IKD diharapkan dapat membantu meningkatkan pemahaman masyarakat lainnya.
Namun, mekanisme tersebut masih disusun dengan memperhatikan ketentuan teknis, keamanan sistem, dan perlindungan data pribadi.
“Harapannya, nanti masyarakat juga bisa ikut membantu aktivasi IKD. Jadi, tidak hanya operator Dukcapil yang mengaktifkan, tetapi masyarakat juga bisa berperan. Namun, mekanismenya masih kami rancang agar tetap aman,” jelas Irianto.
“Kami ingin masyarakat di pelosok pun bisa terlayani secara maksimal. Itu yang menjadi target kami,” pungkasnya. (Adv/Ns)
Pos Terkait
Berita Terbaru
Tidak ada komentar