Kepala Diskominfo Staper Kutim, Ronni Bonar.SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) sebenarnya telah memiliki infrastruktur digital yang cukup lengkap. Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), kecamatan, hingga desa sudah difasilitasi dengan website resmi sebagai sarana publikasi dan layanan informasi.
Namun, Kepala Diskominfo Staper Kutim, Ronni Bonar, menilai pemanfaatannya masih jauh dari optimal. Banyak website yang tersedia hanya aktif sekadarnya dan tidak menunjukkan pengelolaan yang konsisten.
“Masih banyak situs yang tidak diperbarui, cenderung pasif, dan tidak dimanfaatkan sebagai kanal komunikasi publik,” ujarnya dalam Rakor pelaksanaan website satu pintu di Hotel Royal Viktoria, Kamis (27/11/2025).
Ronni menegaskan bahwa website pemerintah seharusnya menjadi kanal informasi yang cepat, transparan, dan mampu mendokumentasikan aktivitas pemerintahan. Namun di lapangan, sejumlah situs OPD, kecamatan, maupun desa jarang diperbarui sehingga informasi yang ditampilkan tidak lagi akurat dan belum memenuhi standar keterbukaan informasi publik.

Ia juga menyebut beberapa perangkat daerah sebenarnya sudah memiliki situs dengan struktur teknis yang cukup baik, tetapi tidak ditunjang sumber daya manusia yang mampu mengelolanya secara berkelanjutan.
“Dalam beberapa kasus, perangkat daerah sebenarnya memiliki situs yang secara teknis sudah bagus, tetapi tidak ditunjang sumber daya manusia yang bisa mengelolanya secara berkelanjutan,” tambahnya.
Minimnya operator terlatih, tidak adanya jadwal rutin pembaruan konten, hingga rendahnya kesadaran mengenai pentingnya kualitas informasi membuat sejumlah website stagnan.
Di beberapa kecamatan dan desa, Ronni menemukan situs yang hanya berisi halaman utama tanpa konten lanjutan atau tanpa pembaruan kegiatan pemerintahan.
Ia menilai fitur layanan digital seharusnya dapat dimanfaatkan lebih maksimal. Informasi pelayanan, data sektoral, hingga dokumentasi kegiatan masih minim ditampilkan, padahal sangat dibutuhkan warga.
Tidak ada komentar