Disdikbud Ungkap Sekolah Paket Belum Dapat di Realisasikan di Pesisir Bontang
Plt Disdikbud Kota Bontang, Saparudin. Foto (Nur/Memonesia)BONTANG – Pemerintah Kota Bontang melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) mengungkapkan bahwa program Sekolah Terbuka dan pendidikan paket belum dapat diterapkan di kawasan pesisir.
Hal itu ditegaskan Pelaksana tugas Kepala Disdikbud, Saparudin. Ia menerangkan kendala utamanya adalah jumlah siswa yang tidak memenuhi syarat untuk membuka Sekolah Terbuka, baik di tingkat SMP maupun SMA.
Setiap kelas, menurut aturan, minimal harus memiliki satu rombongan belajar (rombel) dengan 20 peserta didik yang dapat berkumpul di satu lokasi. Namun, di kawasan pesisir, siswa tersebar di beberapa titik dengan jumlah yang sangat terbatas.
“Di Selangan misalnya hanya ada tiga siswa, di Tihi-Tihi tujuh siswa, dan di Gusung 11 siswa. Dengan kondisi ini, pembentukan rombel yang dibutuhkan menjadi tidak memungkinkan,” jelasnya, Rabu (28/5/2025).
Selain itu, untuk pendidikan paket, pelaksanaannya biasanya dilakukan oleh lembaga seperti Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). Namun, masalah serupa muncul di sini: jumlah peserta yang terlalu sedikit menyebabkan operasional lembaga menjadi tidak efisien.
“Jika hanya ada satu atau dua orang peserta, lembaga akan merugi, karena biaya operasional tetap harus dikeluarkan,” tambah Saparudin.
Sistem pendidikan paket yang berlaku saat ini mengharuskan adanya pertemuan tatap muka rutin setiap minggu, berbeda dengan sistem sebelumnya yang hanya mengharuskan kehadiran beberapa bulan menjelang ujian.
Terkait usulan agar mahasiswa atau lulusan baru diterjunkan sebagai pengajar di wilayah pesisir, Saparudin menegaskan bahwa hal tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai Sekolah Terbuka atau pendidikan paket.
“Mereka tidak berada di bawah naungan lembaga resmi yang memiliki kewenangan mengeluarkan ijazah kesetaraan,” ujar Saparudin. Dengan demikian, upaya tersebut hanya dapat dianggap sebagai bimbingan belajar biasa.
Disdikbud Kota Bontang kini tengah melakukan peninjauan langsung ke empat wilayah pesisir untuk menggali penyebab rendahnya partisipasi pendidikan lanjutan di daerah tersebut.
“Kami akan membantu sekitar 20 anak pesisir yang baru lulus SD dan mencari tahu kendala mereka agar bisa ditangani dengan tepat,” pungkas Saparudin.
Sebelumnya, Ketua Komisi A DPRD Bontang, Heri Keswanto, mengusulkan agar pemerintah kota membuka akses pendidikan terbuka atau program paket di wilayah pesisir, dengan melibatkan mahasiswa atau lulusan sarjana baru untuk mengajar. Usulan ini muncul karena banyak anak pesisir hanya tamat SD meskipun fasilitas pendidikan di kota sudah memadai, termasuk transportasi dan asrama gratis. (Adv)
Tidak ada komentar