Soal Fenomena Motor Mogok Usai Isi BBM, Mahyunadi Akan Gelar Sidak ke SPBU di Kutim

SANGATTA – Wakil Bupati Kutai Timur, Mahyunadi, tak tinggal diam menghadapi lonjakan keluhan warga terkait motor yang mendadak mogok usai mengisi bahan bakar minyak (BBM). Ia menyatakan akan turun langsung melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke seluruh SPBU di wilayah Sangatta. Targetnya untuk memastikan tidak ada penyaluran BBM yang bermasalah di wilayahya.

Mahyunadi menegaskan sidak akan dilakukan tanpa pemberitahuan agar kondisi sesungguhnya di lapangan tidak direkayasa. “Kalau sudah dikasih tahu duluan, mereka pasti siap-siap. Itu yang kita hindari,” tegasnya usai menghadiri acara halal bihalal di Balai Pertemuan Umum Sangatta, Kamis (10/4/2025).

Langkah ini dilakukan setelah Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kutim lebih dulu menyambangi SPBU depan Sangatta Trade Center, Selasa (8/4). Namun, meski hasilnya menyebut tidak ditemukan indikasi BBM oplosan, Mahyunadi menilai penyelidikan belum tuntas.

“Fakta di lapangan, kendaraan rusak setelah isi BBM. Ini bukan hal kecil. Bisa jadi ada zat pencampur yang tak terdeteksi,” ujarnya.

Mahyunadi menyoroti dua risiko utama dari dugaan BBM tak layak: ancaman keselamatan dan beban ekonomi warga. Ia menyebut mogok di jalan bukan sekadar gangguan teknis, melainkan potensi penyebab kecelakaan. “Belum lagi biaya perbaikan kendaraan yang membebani masyarakat,” ujarnya.

Pemkab Kutim, lanjut Mahyunadi, siap menjatuhkan sanksi tegas jika ditemukan SPBU yang menyalurkan BBM di bawah standar. Ia juga menyerukan warga untuk aktif melapor jika mengalami kejadian serupa. “Jangan diam. Laporan masyarakat jadi dasar kami bertindak,” ujarnya.

Masalah ini membuka tabir lemahnya pengawasan distribusi BBM di daerah. Dengan pertumbuhan kendaraan yang pesat, kontrol terhadap kualitas energi menjadi mutlak. Pemerintah daerah kini dituntut lebih sigap mengawasi SPBU agar tidak bermain-main dengan distribusi bahan bakar.

Sidak Mahyunadi bukan sekadar inspeksi, tapi peringatan keras: jika distribusi BBM diselewengkan, pemerintah tak akan ragu bertindak. Kepercayaan publik dipertaruhkan, dan transparansi menjadi harga mati.