KUTIM – Upaya Bupati Kutai Timur (Kutim) Ardiansyah Sulaiman dalam meningkatkan mutu Sumber Daya Manusia (SDM) di Kutim terus diperjuangkan. Salah satunya memperbanyak program beasiswa lintas jenjang pendidikan, mewujudkan itu keterlibatan perusahaan swasta sangat ia harapkan.
“Karena memang kita ketahui semakin tahun jumlah anak-anak kita semakin banyak, tentu banyak juga yang ingin melanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi, baik SD, SMP, SMA maupun ke perguruan tinggi,” kata Ardiansyah Sulaiman.
Menghadapi tantangan itu, kata dia perlu adanya upaya kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah serta perusahaan swasta yang beropreasi di Kutim. Salah satu caranya memberikan pendidikan yang layak kepada seluruh peserta didik, baik dari fasilitas, sarana dan prasarana juga beasiswa pendidikan.
“Masih banyak anak-anak kita yang belum tersentuh fasilitas pendidikan yang layak, maka dari itu ini menjadi persoalan dan tanggung jawab kita bersama,” terangnya.
Ardiansyah menyebut, ada beberapa perusahaan swasta yang beroperasi di wilayah Kutim yang sudah menerapkan kebijakan beasiswa pendidikan melalui program corporate social responsibility (CSR). Bahkan ada yang konsisten menyalurkan selama beberapa tahun belakangan ini.
“Seperti PT. KPC rutin memberikan beasiswa kepada anak didik di Kutim, melalui program Beasiswa Berdaya KPC yang rutin tiap tahun disalurkan,” tandasnya.
Selain perusahaan swasta, lajut Ardiasnyah, lembaga plat merah seperti Badan Zakat Nasional (Baznas) Kutim juga menyalurkan beasiswa pendidikan, meskipun jumlahnya tidak maksimal namun tetap memberikan bantuan kepada yang membutuhkan. Karena memang besaran nominal ditentukan dari perolehan dana yang masuk dari masyarakat, sebab bantuan tersebut sifatnya pengumpulan zakat.
“Semakin besar perolehan, semakin besar juga yang disalurkan,” jelasnya.
Ardiansyah mengaku, menerima informasi bahwa ada perusahaan di wilayah Kecamatan Kombeng dan Wahau yang sudah menerapkan program beasiswa bagi masyarakat di lingkungannya. Hanya saja tidak melakukan pelaporan ke Pemda, artinya tidak masuk dalam catatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kutim selaku leading sektor.
“Informasi semacam ini yang perlu kita pastikan kembali, berikutnya baru kita lakukan inventarisasi perusahaan mana yang sudah mengeluarkan kebijakan soal beasiswa ini,” harapnya.
Dengan begitu, sambung dia, dari inventarisir data yang sudah ada dapat dilakukan pemetaan daerah mana dengan jumlah berapa peserta didik yang menerima bantuan beasiswa. Sehingga akan lebih terorganisir dan tepat sasaran. (*)