Komisi D DPRD Kutim Prioritaskan Peningkatan Sektor Pertanian dan Keagamaan

Ketua Komisi D DPRD Kutim, Julfiansyah. Foto (dil/memonesia)

KUTAI TIMUR — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur (Kutim) mengambil langkah tegas dalam upaya mempercepat pembangunan daerah. Disampaikan Ketua Komisi D, Julfansyah, pihaknya fokus pada pengembangan sektor pertanian dan keagamaan sebagai tulang punggung pertumbuhan wilayah ini.

“Pertanian adalah sektor yang menghidupi masyarakat Kutim, sementara keagamaan menjaga harmoni sosial. Keduanya harus didorong bersama,” ungkap Julfansyah, belum lama ini.

Namun, di balik ambisi besar itu, masalah infrastruktur justru menghambat. Kondisi jalan yang memprihatinkan, terutama di wilayah pedesaan, memperburuk distribusi hasil pertanian. Petani yang mengandalkan akses jalan kerap kali dirugikan, terlebih saat malam.

“Bayangkan, jalan rusak berat, dan orang-orang harus memaksa melaluinya di malam hari. Itu risiko besar yang harus segera diatasi,” ujarnya, mendesak pemerintah daerah untuk bertindak.

DPRD, katanya, terus memperjuangkan aspirasi ini. Tetapi tanpa komitmen dari eksekutif, harapan perbaikan hanya akan jadi janji kosong. “Kami menyampaikan apa yang rakyat butuhkan. Sekarang, tinggal bagaimana pemerintah meresponsnya,” tegas Julfansyah.

Isu lain seperti pendidikan dan layanan kesehatan juga jadi perhatian. Julfansyah menekankan pentingnya memastikan fasilitas, seperti rumah sakit yang baru diresmikan Bupati, benar-benar melayani masyarakat dengan optimal.

“Bukan soal meresmikan bangunan saja, tetapi bagaimana fasilitas ini benar-benar berguna bagi warga,” tandasnya, menutup pernyataan dengan desakan agar semua pihak memperkuat layanan publik.

Dengan demikian, sinergi antara lembaga legislatif dan eksekutif sangat perlu adanya keselarasan demi meningkatkan sektor-sektor dasar tersebut. Tanpa adanya sinergisitas mustahil mencapai ke tujuan yang diharapkan.

Dia berharap pemerintah daerah segera merespons tuntutan perbaikan infrastruktur ini, karena DPRD hanya bisa menyuarakan keluhan rakyat.

“Harapan kami, pemerintah merespons aspirasi ini. Kami di DPRD terus menyampaikan, tapi keputusan ada di tangan eksekutif,” tambahnya.