Syaful Bakhri, Fraksi PKS DPRD Kutim. KUTAI TIMUR – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kutai Timur meminta pemerintah daerah lebih bijak dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025. Melalui pandangan umum yang disampaikan oleh anggota DPRD Syaiful Bakhri dalam rapat paripurna ke-20, Jumat (22/11/2024), PKS menyoroti sejumlah poin krusial terkait penggunaan anggaran.
APBD Kutim 2025 mencatat alokasi belanja sebesar Rp11,136 triliun. Dari jumlah tersebut, Rp5,603 triliun dihabiskan untuk belanja operasi—kategori pengeluaran yang sifatnya jangka pendek. Menurut Syaiful, komposisi ini perlu ditinjau ulang untuk memastikan anggaran terserap secara optimal.
“Belanja operasi adalah pengeluaran rutin untuk kegiatan sehari-hari. Namun, untuk ke depan, alokasi ini harus seimbang dengan belanja modal, yang memberikan manfaat jangka panjang,” ujar Syaiful di hadapan forum.
Ia menekankan pentingnya belanja modal yang mampu mendukung pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, ketidakseimbangan antara belanja operasi dan belanja modal dapat menghambat pencapaian visi pembangunan daerah.
Selain belanja operasi, perhatian juga diberikan pada pembiayaan daerah sebesar Rp15 miliar yang dialokasikan sebagai modal Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Fraksi PKS meminta pemerintah memastikan efisiensi dan akuntabilitas investasi ini.
“Investasi ke BUMD harus menghasilkan keuntungan yang signifikan. Laba yang dihasilkan harus memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat Kutai Timur,” tegas Syaiful.
Fraksi PKS menggarisbawahi pentingnya pengelolaan anggaran yang transparan dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Mereka berharap pemerintah tidak hanya fokus pada pengeluaran rutin, tetapi juga berinvestasi pada program yang memberikan manfaat jangka panjang.
No Comments