KUTIM – Ketua DPRD Kabupaten Kutai Timur (Kutim) memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutim atas perolehan penghargaan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).
“Kami mewakili DPRD Kutim mengucapkan selamat dan apresiasi kepada pemerintah daerah yang sudah meraih penghargaan WTP dari BPK Rl atas laporan penggunaan anggaran 2022 lalu. Kami bersyukur ini merupakan buah hasil kerja keras pemerintah,” katanya, saat membuka rapat paripurna terkait penyampaian Nota Penjelasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kutim 2022 di Ruang Paripurna DPRD Kutim pada, Rabu (14/6).
Lanjut Joni menerangkan, perolehan WTP tersebut merupakan gambaran atas tata kelola keuangan yang baik, maka perlu dipertahankan. Namun ia juga mengingatkan untuk tidak terlalu terlena dengan prestasi yang diperolah, sebab pengelolaan keuangan daerah masih butuh pembenahan kedepannya.
Disamping itu, peningkatan jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kutim 2023 juga menjadi tantangan besar bagi Pemeintah Daerah. Mengingat besarnya anggaran maka besar juga pertanggungjawabannya, termasuk dalam menyusun alokasi anggaran pada program-program yang tepat sasaran.
“Dengan predikat WTP ini jangan membuat kita terlena dan puas karena tantangan pengelolaan keuangan daerah terus bertambah. Maka dari ini menjadi tantangan kita bersama dalam mewujudkan kemajuan daerah,” ungkapnya.
la juga mengingatkan pemerintah agar tetap menjaga kualitas, kuantitas dan validasi pengelolaan keuangan. Agar arah dan program pembangunan lebih diterima manfaatnya oleh masyarakat. (*)