Agus Haris Ragukan Data Kemiskinan Bontang, Sebut Ingin Punya Data Sendiri
Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris (Dok. Memonesia)BONTANG – Validitas data kemiskinan di Kota Bontang kini dipertanyakan langsung oleh Wakil Wali Kota Agus Haris. Ia menilai pemerintah daerah tidak bisa sepenuhnya bergantung pada basis data dari lembaga lain, dan harus memiliki data sendiri sebagai pembanding sekaligus pegangan intervensi.
Keraguan itu muncul bukan tanpa sebab. Agus menyinggung pernah ditemukannya anggota DPRD Bontang yang justru tercantum dalam daftar warga miskin. Bagi pemerintah kota, kejadian tersebut menjadi sinyal adanya celah dalam akurasi pendataan.
Saat ini, sistem pendataan sosial memang telah terintegrasi satu pintu melalui Kementerian Sosial. Sementara Badan Pusat Statistik tetap berperan sebagai lembaga vertikal yang menyediakan data sosial untuk pemerintah.
“Kami tetap harus punya data sendiri, tidak bergantung pada data digital dari kementerian, tapi juga data hardcopy dari Dinsos Bontang, supaya kami punya data yang benar-benar akurat untuk melakukan intervensi,” ujarnya, Selasa (10/2/2026), saat ditemui di Pendopo Rumah Jabatan Wali Kota Bontang.
Data terbaru menunjukkan jumlah warga miskin di Bontang sekitar 17 ribu jiwa, turun dari sebelumnya yang mencapai 47 ribu jiwa. Penurunan signifikan ini juga menjadi perhatian, sehingga verifikasi dianggap penting.
Dinas Sosial saat ini tengah mengelompokkan 17 ribu data tersebut berdasarkan delapan indikator sesuai kriteria Kementerian Sosial dan Surat Keputusan Wali Kota. Setelah itu, data akan diserahkan kepada BPS untuk penentuan desil, mulai dari desil 1 hingga desil 10.
“Kami hanya menyiapkan dan mengelompokkan berdasarkan indikator, tapi untuk penentuan desil itu kewenangan BPS,” jelasnya.
Sebelum proses penyerahan ke BPS, Agus meminta tambahan pengelompokan berdasarkan jenis intervensi yang akan diberikan. Langkah ini dinilai penting agar bantuan sosial dan program penanganan kemiskinan benar-benar menyasar kelompok yang tepat.
Ia menargetkan proses pengelompokan rampung bulan ini. Setelah Lebaran dan bersamaan dengan mulai berjalannya APBD, pemerintah kota berencana melakukan intervensi secara paralel sesuai data yang telah diverifikasi.
Tidak ada komentar