Aktivasi IKD Kutim Naik 2 Persen, Disdukcapil Genjot Sosialisasi Hingga Desa

Admin
18 Nov 2026 13:08
2 menit membaca

MEMONESIA.COM, Sangatta – Peningkatan penggunaan Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kabupaten Kutai Timur (Kutim) masih perlu dipacu. Dalam kurun waktu satu setengah bulan terakhir, aktivasi layanan identitas digital tersebut baru bertambah sekitar dua persen.

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kutim, Jumeah, mengakui kenaikan tersebut belum cukup untuk mendorong penggunaan IKD secara lebih luas. Karena itu, pihaknya terus mencari cara agar semakin banyak masyarakat bersedia mengaktifkan identitas digital.

“Sudah satu bulan setengah, kenaikan IKD sekitar dua persen. Lumayan, tetapi memang masih perlu kita tingkatkan lagi,” ujar Jumeah, 17 November 2026.

Berdasarkan data yang disampaikan Jumeah, jumlah penduduk Kutim berada di kisaran 472 ribu jiwa. Dari jumlah tersebut, sekitar 300 ribu jiwa merupakan penduduk yang wajib memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Menurutnya, perluasan aktivasi IKD menghadapi tantangan karena karakteristik masyarakat perkotaan dan pedesaan tidak sama. Tingkat pemahaman serta kesadaran warga terhadap penggunaan identitas digital turut memengaruhi capaian aktivasi.

Untuk menjangkau lebih banyak masyarakat, Disdukcapil memperluas sosialisasi hingga kecamatan, desa, dan kelurahan. Pelayanan juga dioptimalkan melalui petugas register yang membantu warga mengakses layanan administrasi kependudukan, termasuk proses aktivasi IKD.

Jumeah menyebutkan, berdasarkan data yang disampaikannya, capaian aktivasi IKD Kutim saat ini berada di peringkat ketiga tingkat Kalimantan Timur. Meski demikian, posisi tersebut tidak membuat pihaknya berhenti mendorong peningkatan penggunaan layanan digital.

Ia berharap dukungan berbagai pihak dapat memperluas pemahaman masyarakat mengenai IKD. Sosialisasi dan pelayanan yang menjangkau hingga tingkat desa dan kelurahan diharapkan membuat proses aktivasi lebih mudah diakses warga.

Peningkatan penggunaan IKD menjadi bagian dari transformasi pelayanan administrasi kependudukan. Tantangannya kini bukan hanya menyediakan layanan digital, tetapi juga memastikan masyarakat memahami dan bersedia menggunakannya. (Adv/Dir)

Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

x
x