Sekda Kutim, Rizali Hadi saat mengunjungi loket unit layanan terpadu. (Foto. Memonesia/Dirhan)
MEMONESIA.COM, Sangatta – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) mendorong masyarakat ikut memberikan masukan terhadap pengembangan layanan digital pemerintahan. Langkah ini dinilai penting agar sistem yang dibangun tidak hanya mempermudah pekerjaan birokrasi, tetapi juga benar-benar menjawab kebutuhan warga.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kutim, Rizali Hadi, mengatakan penerapan teknologi informasi harus diikuti perubahan pola kerja di lingkungan pemerintah. Digitalisasi tidak cukup sebatas memindahkan proses pelayanan ke sistem elektronik, tetapi perlu didukung standar layanan, regulasi, dan mekanisme pelaksanaan yang jelas.
Menurutnya, teknologi informasi dapat membantu mempercepat koordinasi antarinstansi, menghimpun data yang selama ini tersebar, serta mempermudah masyarakat memperoleh informasi publik.
“Harapan kita dengan teknologi informasi seperti ini semua akan lebih efektif dan efisien, juga lebih mempermudah keterbukaan informasi publik,” ungkap Rizali, 17 November 2026.
Namun, ia mengakui sistem yang dikembangkan pemerintah masih berpotensi memiliki kekurangan. Kendala bisa muncul dari kesiapan sumber daya manusia, fasilitas pendukung, hingga persoalan teknis dalam pelaksanaannya.
Karena itu, Rizali meminta masyarakat tidak hanya ditempatkan sebagai penerima layanan. Warga juga perlu diberi ruang untuk menyampaikan keluhan, kritik, dan saran berdasarkan pengalaman mereka saat mengakses layanan pemerintah.
Masukan tersebut dapat menjadi bahan evaluasi untuk mengidentifikasi bagian sistem yang belum berjalan optimal. Tanpa evaluasi dan umpan balik dari pengguna, pemerintah berisiko tidak mengetahui kendala yang benar-benar dihadapi masyarakat.
Rizali juga mendorong Pemkab Kutim belajar dari daerah lain yang telah mengembangkan pelayanan berbasis teknologi informasi. Pengalaman tersebut dapat menjadi referensi untuk memperbaiki sistem yang sedang dibangun di Kutim.
Penguatan layanan digital diharapkan tidak hanya meningkatkan efisiensi kerja antarperangkat daerah, tetapi juga menghasilkan pelayanan yang lebih terbuka dan mudah diakses. Ukuran keberhasilannya pada akhirnya terletak pada manfaat yang dirasakan masyarakat. (Adv/Dir)
Tidak ada komentar