Bupati Kubar Frederick Edwin saat menerima penghargaan WTP.SENDAWAR – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Barat kembali mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025. Capaian ini memperpanjang rekor Kubar menjadi 10 kali berturut-turut meraih opini tertinggi dalam pemeriksaan laporan keuangan pemerintah.
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) diserahkan BPK Perwakilan Kalimantan Timur di Auditorium Nusantara, Samarinda, Senin (25/5/2026). Penghargaan tersebut diterima langsung Bupati Kutai Barat Frederick Edwin.
Opini WTP merupakan penilaian tertinggi yang diberikan BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah. Predikat itu menunjukkan laporan keuangan dinilai telah disusun sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan, didukung bukti yang memadai, serta memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagi Pemkab Kubar, capaian kali ini juga menjadi WTP kedua yang diraih pada masa kepemimpinan Bupati Frederick Edwin.
Frederick mengatakan mempertahankan opini WTP selama satu dekade bukan pekerjaan yang mudah. Menurutnya, capaian tersebut lahir dari kerja bersama seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) dalam memastikan setiap proses pengelolaan dan pelaporan keuangan berjalan sesuai aturan.
“Ini hasil kerja keras seluruh tim perangkat daerah dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan,” ujarnya.
Ia menjelaskan, keberhasilan mempertahankan opini WTP tidak terlepas dari koordinasi antarlembaga yang terus diperkuat. Setiap perangkat daerah diminta menjaga kepatuhan terhadap regulasi, mulai dari tahap perencanaan program, pelaksanaan kegiatan, hingga penyusunan laporan keuangan.
Selain itu, pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan dan penggunaan anggaran juga terus dilakukan agar setiap program berjalan efektif, efisien, serta sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan.
Frederick menilai tata kelola keuangan yang baik menjadi fondasi penting bagi penyelenggaraan pemerintahan. Karena itu, transparansi dan akuntabilitas harus terus dijaga agar kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah tetap terpelihara.
Menurutnya, capaian tersebut sekaligus menjadi motivasi bagi seluruh jajaran Pemkab Kubar untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.
“Keberhasilan ini tentu menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah,” katanya.
Meski kembali mempertahankan opini WTP, Pemkab Kubar masih dihadapkan pada tantangan menjaga konsistensi tata kelola keuangan sekaligus memastikan setiap anggaran yang dikelola benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat melalui peningkatan kualitas pelayanan publik dan pembangunan daerah. (Adv/Diskominfo Kubar)
Tidak ada komentar