Kaltim Bakal Naikan Alokasi Anggaran untuk Sektor Pertanian, Ini Tanggapan Anggota DPRD

Sektor pertanian. (ilustrasi)

Memonesia.com – Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) daerah pemilihan (dapil) Kota Samarinda Ananda Emira Moeis menyoroti usulan untuk meningkatkan alokasi anggaran pertanian menjadi 20 persen.

“Kita akan berhitung, kalau misalkan memang harus seperti itu (adanya peningkatan alokasi anggaran menjadi 20 persen untuk pertanian’, ya tentunya akan kita maksimalkan lah,” ungkapnya, beberapa waktu lalu.

Menurutnya, peningkatan alokasi anggaran ini akan menjadi upaya untuk memaksimalkan sektor pertanian di Bumi Kalimantan. Apalagi, dukungan dari Penjabat (Pj) Gubernur Akmal Malik semakin terlihat nyata dan jelas.

“Kemarin saya ada dengar Pak Pj Gubernur bicara soal kedaulatan pangan. Saya setuju sekali, dan akan saya dukung secara penuh,” jelasnya.

Perempuan kelahiran Jakarta itu menegaskan bahwa pembangunan di Bumi Mulawarman memang harus digenjot dan dimaksimalkan. Mengingat, progress pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) sedang berlangsung sekarang ini. Sehingga, Kaltim tidak boleh tertinggal, namun pembangunannya harus beriringan.

“Memang harus digenjot pembangunannya, dari segala aspek dan lini. Mulai dari sektor pendidikan, kesehatan, pertanian dan juga infrastruktur lainnya,” katanya.

Dalam konteks pembangunan, peran APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) dan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) dianggap krusial oleh Politikus PDI Perjuangan ini. Sebab, APBD dan APBN bisa memaksimalkan pembangunan di Kaltim.

Harapannya, ada kerja sama yang baik antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk mendukung pembangunan di Kaltim.

“Ada APBD, ada APBN, bisa diusahakan dari pusat juga masalah anggaran itu kan, sama-sama kita bermohon ke pusat, agar lancar semuanya,” terangnya.

Ia merasa bahwa keputusan Presiden Joko Widodo dalam memindahkan IKN ke Kaltim bukan hal yang salah. Akan tetapi, sebuah keputusan yang sangat bijak. Sebab, akan terjadi pemerataan pembangunan, dan ini menunjukkan Indonesia tidak lagi menjadi Jawa Sentris.

“Bener Pak Jokowi itu milih IKN ada di sini, ini tuh bener, bukan yang salah, ini sudah benar,” tegasnya. (adv)