Memonesia.com – Keputusan Presiden Joko Widodo untuk menghapus status tenaga honorer tanpa adanya jaminan peningkatan ke Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) menjadi perdebatan yang hangat di Indonesia.
Begitupun di Kalimantan Timur (Kaltim), salah satu Legislator Karang Paci Daerah Pemilihan (Dapil) Kabupaten Kutai Kartanegara, Muhammad Samsun turut prihatin atas nasib para honorer ini.
“Kita prihatin jika tidak ada kepastian bagi mereka (tenaga honorer) untuk naik status menjadi PPPK,” ujarnya, Senin (7/11/2023).
Menurutnya, penghapusan tenaga honorer di Indonesia ini tentunya akan membuat tingkat pengangguran di Indonesia tak terkecuali di Bumi Etam semakin meningkat drastis. Maka dari itu, harus ada solusi agar hal yang tidak diinginkan ini, tidak terjadi.
“Penghapusan honorer ini akan menambah tingkat pengangguran di Indonesia, tak terkecuali di Bumi Kalimantan,” jelasnya.
Politikus PDI Perjuangan ini pun meminta agar Pemerintah Provinsi Kaltim mendapat keistimewaan untuk mempertahankan status honorer. Pasalnya, tak dipungkiri jika tenaga honorer ini sangat dibutuhkan. Sehingga, tak ada yang boleh diberhentikan secara sepihak.
“Kenapa, karena dari awal, kami memang sudah berkomitmen untuk mempertahankan honorer di Kaltim. Jadi tidak ada yang boleh keluar dan diberhentikan untuk honorer kita, karena memang sangat dibutuhkan mereka ini,” terangnya.
Faktanya lanjut pria kelahiran Jember itu, para honorer ini dibayar menggunakan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah). Bukan menggunakan dana APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara).
“Toh mereka (tenaga honorer) ini kan dibayar menggunakan APBD, bukan melalui APBN. APBD kita mampu membayar honorer,” tegasnya. (adv)