Progres Terhenti di 2023, Pembangunan Ruang Kelas SMP Negeri 1 Bontang Baru Dilanjutkan 2025

Proyek pembangunan gedung kelas di SMP Negeri 1 Bontang.

BONTANG – Keberlanjutan pembangunan ruang kelas SMP Negeri 1 Kota Bontang musti harus tertunda setahun lantaran terkendala aturan. Proyek yang sudah berjalan 75 persen itu terhenti tahun lalu dan baru dapat dilanjutkan di tahun 2025.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Bontang, Bambang Cipto Mulyono mengatakan berdasarkan pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) pembangunan tidak bisa dilanjutkan tahun ini. Sebab status proyek tersebut bukan skema multiyears, melainkan single years atau satu tahun anggaran.

“Secara mekanisme tidak bisa,” tandasnya belum lama ini.

Bambang juga mengaku, sempat mempertanyakan kendala pembangunan kepada perusahaan kontraktor, namun perusahaan mengaku memang tidak sanggup lagi melanjutkan karena terkendala waktu yang mepet.

“Jadi tahun lalu memang tidak sanggup dilanjutkan,” tegasnya.

Akhirnya, sambung Bambang, berdasarkan arahan TAPD pembangunan tersebut baru dapat dilanjutkan pada penganggaran tahun 2025. Selain menyelesaikan pekerjaan ruang kelas juga akan diselesikan pekerjaan drainase dan pemasangan paving block.

“Mau gimana lagi, saya sebagai kepala dinas sangat prihatin. Pembangunan ini bukan multiyears, jadinya tahun ini tidak bisa dilanjutkan,” katanya.

Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Kota Bontang Amir Tosina mengaku telah melakukan kunjungan kerja ke lokasi pembangunan ruang kelas SMP Negri 1 belum lama ini.

Hasilnya ia mengaku sangat prihatin dengan terhambatnya pembangunan ruang kelas, sebab akan berdampak pada pembelajaran siswa. Sementara itu fasilitas ruang kelas juga sangat dibutuhkan para siswa.

“Terutama anak-anak terganggu jam belajarnya, ditambah lagi pembangunan gedung tidak terselesaikan ini, sangat membahayakan kondisinya,” ucap Atos, sapaan akrabnya.

Ia juga menyoroti Pemkot Bontang yang dinilai tidak bijak dalam mengelola anggaran yang ada. Pasalnya progres pembangunan tersebut telah mencapai 75 persen, maka sudah semestinya diprioritaskan penyelesaiannya.

“Harusnya pemkot memprioritaskan masalah tersebut, dan segera mencari solusinya,” tutupnya.