Pemkab Kutim Hanya Usulkan 1600 Kuota PPPK, Nasib 2400 TK2D Masih Belum Jelas
Kata Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kutim Misliansyah. (Ist)KUTIM – Dari total sekitar 4.000 Tenaga Kerja Kontrak Daerah (TK2D) yang ada di Kabupaten Kutai Timur (Kutim), hanya 1.600 orang yang bakal terakomodir dalam seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2023. Artinya masih ada 2.400 TK2D yang belum jelas nasibnya, sementara aturan penghapusan tenaga honor akan diterpkan November 2023 mendatang.
“TK2D kita masih ada sekitar 4000 orang lebih. Sesuai Analisa Jabatan dan Beban Kerja (ANJAB), tahun ini kita usulkan 1600 jabatan ke pemeirntah pusat. Hanya saja, belum jelas juga, berapa yang disetujui,” Kata Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kutim Misliansyah, usai mengikuti pelantikan PNS fungsional di ruang Meranti, kantor Bupati Kutim Senin (26/6/2023).
Dijelaskan, pihaknya hanya mengusulkan jumlah itu, karena disesuaikan dengan ANJAB ABK yang ada. Yang menyusun Anjab itu Bagian Organisasi. “jadi usulan kami sesuai ANJAB ABK, karena yang diminta ANJAB ABKnya,” Ucapnya kepada sejumlah awak media
Terkait dengan sisa TK2D yang belum jelas nasibnya, Misliansyah mengatakan masih menunggu kebijakan pemerintah pusat. “Tunggu saja apa kebijakan pusat, semoga PP 49 terkait dengan TK2D, berubah,” katanya.
Seperti diketahui, awalnya TK2D di Kutim sekitar 6000 orang. Namun, sebagian telah terangkat jadi PPPK. Dimana Jumlah PPPK Kutim saat ini sudah mencapai 2080 orang, sehingga tersisa sekitar 4000 orang lebih. Tahun ini diusulkan kembali 1600 jabatan, namun belum jelas berapa disetujui Kemenpan RB.
Seperti yang diberitakan sebelumnya, Kepala BKPSDM Kutim Misliansyah menjelaskan pada wartawan keberadaan TK2D, sebenarnya sudah tidak diakui pemerintah pusat. Ini berdasarkan PP 48 tahun 2005.
“Sebenarnya tenaga honorer itu memang sudah tidak diakui pemerintah pusat, berdasarkan PP48 tahun 2005 tentang pemutihan honorer. Karena setelah pemutihan itu, honorer dianggap sudah tidak ada. Bukan hanya itu, banyak lagi PP berikutnya yang melarang pengangkatan tenaga honorer,” terangnya
Hanya saja, selama ini pemerintah daerah melakukan perekrutan TK2D ini untuk mengisi kekosongan tenaga adminitrasi, terutama di pelosok.
Tidak ada komentar