Meta dan TikTok Diminta Saring Konten, Imbas Demo Kian Rusuh dan Anarkis

MEMONESIA.COM – Pemerintah Indonesia meminta Meta dan TikTok meningkatkan moderasi konten menyusul maraknya aksi demonstrasi yang berujung ricuh. Pemerintah menilai penyebaran disinformasi di kedua platform itu ikut memperkeruh situasi dan memicu aksi anarkis.

Wakil Menteri Komunikasi, Angga Raka Prabowo, menyebut konten menyesatkan yang beredar di media sosial telah memicu kemarahan publik. Bahkan, sebagian massa yang turun ke jalan disebut terprovokasi video ajakan di TikTok.

“Dampaknya adalah kekacauan. Masyarakat tidak menerima informasi yang akurat dan lengkap,” ujar Angga, Jumat (29/8/2025)

Beberapa konten bermasalah di antaranya video deepfake Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang seolah menyebut guru sebagai beban negara. Ada juga cuplikan lama kerusuhan Jakarta yang dilabeli sebagai kejadian terbaru.

Situasi makin memanas saat ratusan orang ditangkap dalam demonstrasi menolak tunjangan DPR, termasuk peserta di bawah umur. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) melaporkan sejumlah remaja ikut aksi setelah menonton video ajakan di TikTok.

Angga menegaskan, pemerintah meminta platform sosial tidak hanya menurunkan konten bermuatan politik menyesatkan, tapi juga pornografi dan judi online, tanpa harus menunggu permintaan resmi.

“Mereka harus mematuhi aturan. Kalau melanggar, ada teguran, denda, penangguhan, pencabutan akses, bahkan bisa dikeluarkan dari daftar platform terdaftar,” kata Angga.

Pertemuan dengan TikTok dan Meta dijadwalkan berlangsung pekan ini. Pemerintah juga akan mengundang perwakilan X (Twitter) dan YouTube Indonesia.

Hingga berita ini ditulis, Meta dan TikTok—yang masing-masing memiliki lebih dari 100 juta akun pengguna di Indonesia—belum memberikan tanggapan.