Menhut Minta Maaf Soal Pemusnahan Mahkota Cendrawasih: “Secara Hukum Benar, Tapi Tidak Tepat”

MEMONESIA.COM – Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat Papua atas insiden pemusnahan barang bukti berupa offset dan mahkota burung cendrawasih yang dilakukan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Papua.

Ia mengakui tindakan tersebut sah secara hukum, namun menilai pelaksanaannya tidak sensitif terhadap nilai-nilai kearifan lokal di Tanah Papua.

Baca Juga

Hanya Tiga Hari, 46 Halte Trans-Jakarta yang Rusak Akibat Demo Kembali ‘Kinclong’.

14 Okt 2020

“Kalau dalam falsafah Jawa ada istilah benar tapi tidak tepat. Secara legal itu benar, tapi secara konteks sosial dan budaya, tidak benar. Karena di sana ada local wisdom yang harus dihormati,” ujar Raja Juli di Kantor BKSDA Bali, Senin (27/10/2025).

Ia menegaskan, Kementerian Kehutanan menyesalkan kejadian itu dan telah menyampaikan permohonan maaf secara resmi.

“Atas nama Kementerian Kehutanan, Pak Irjen (Direktur Jenderal KSDAE, Satyawan Pudyatmoko) sudah minta maaf, saya juga mohon maaf,” tambahnya.

Baca Juga

Bertambah Lagi, Jumlah Pasien Corona yang Meningal Dunia jadi 221

07 Apr 2020

Raja Juli menyebut, peristiwa ini menjadi catatan penting bagi kementerian untuk mengevaluasi kebijakan lapangan, terutama dalam konteks penegakan hukum yang bersinggungan dengan budaya masyarakat adat.

Ia berencana mengumpulkan seluruh kepala Balai KSDA se-Indonesia melalui pertemuan virtual guna menginventarisasi berbagai hal yang dianggap tabu atau sakral di daerah masing-masing.

“Apa yang terjadi ini menjadi catatan, dan saya rencananya akan mengumpulkan secara zoom seluruh balai KSDA kami di seluruh Indonesia untuk mengidentifikasi apa yang di masyarakat dianggap tabu atau sakral,” jelasnya.

Sebelumnya, BBKSDA Papua memusnahkan sejumlah barang bukti berupa offset dan mahkota burung cendrawasih pada Senin (20/10/2025). Pemusnahan dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permen LHK) Nomor 26 Tahun 2017, yang mengatur tata cara penanganan barang sitaan hasil kejahatan satwa dilindungi.

Namun, langkah itu memicu kecaman luas dari masyarakat dan tokoh adat Papua, lantaran mahkota cendrawasih memiliki nilai budaya tinggi dan dianggap benda sakral. Burung cendrawasih sendiri selama ini menjadi simbol kehormatan dan identitas masyarakat Papua, baik dalam upacara adat maupun representasi budaya lokal.