KUTIM – Anggota Komisi A DPRD Kabupaten Kutai Timur (Kutim) Siang Geah berharap perolehan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Pemkab Kutim bisa menjadi motivasi dalam memaksimalkan program kerja. Khususnya pada rencana pemertaan infrastruktur di seluruh wilayah Kabupaten Kutim yang seharusnya bisa digenjot lagi.
“Termasuk masyarakat di pedalaman yang masih mengeluhkan terutama infrastruktur dasar, seperti jalan dan pertanian yang belum sepenuhnya bisa di rasakan, yang saya minta, pemerintah daerah bisa lebih fokus dalam menangani permasalahan tersebut, dan segera action” ujarnya.
Meski begitu, ia tidak menampik, masih banyak sektor lain selain infrastruktur yang juga membutuhkan perhatian yang sama dari pemerintah. Namun menghadapi permasalahan masyarakat, harus dipandang mulai dari kebutuhan dasarnya.
Dengan adanya raihan WTP kata dia, dapat menjadi bahan bakar semangat pemerintah daerah dalam upaya mewujudkan pemerataan taraf masyarakat. Mulai dari aspek ekonomi, pendidikan, sosial serta infrastruktur.
“Tentunya dengan dukungan anggaran yang kita miliki saat ini, kami bersama pemerintah akan terus bersama-sama mengawal, bagaimana program pembangunan ini kita bisa berjalan sesuai tahapanya,” ucap Siang Geah yang juga ketua Fraksi PDI Perjuangan ini.
Selain itu, dengan adanya program pembangunan melalui skema tahun jamak (Multy Years) yang akan di laksanakan oleh pemerintah daerah, dirinya berharap bisa segera di laksanakan dan segera bisa dirasakan oleh masyarakat.
Dirinya pun merasa optimis, di penghujung tahun 2024 seluruh program pembangunan yang di rencanakan bisa mampu di wujudkan.
Sekedar informasi, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) memberikan penghargaan WTP kepada Pemkab Kutim atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2022 yang diperiksa dinyatakan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku.
Penghargaan WTP itu diberikan pada, Rabu (10/5/2023) lalu, oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Agus Priyono kepada Bupati Kutim Ardiasnyah Sulaiman, di Kantor BPK Perwakilan Kaltim. (*)