Fraksi PPP DPRD Kutim Apresiasi Capaian Penyerapan APBD 2023 dan Sarankan Peningkatan Belanja Modal
KUTAI TIMUR – Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD Kutai Timur (Kutim) memberikan apresiasi atas capaian penyerapan APBD 2023 Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutim, yang mencapai 84,18 persen.
Pencapaian ini disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kutim ke-27 yang membahas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Nota Penjelasan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kutim 2023, di Ruang Sidang Utama, Kantor DPRD Kutim, Kamis (13/6/2024).
Baca juga: DPRD Kutim Soroti Rendahnya Realisasi PAD 2023 dan Kewajiban Hutang Daerah
Dalam laporan pemerintah, terungkap bahwa realisasi belanja daerah tahun 2023 sebesar Rp7,54 triliun dari total APBD Kutai Timur sebesar Rp8,96 triliun. Capaian 84,18 persen ini digunakan untuk belanja operasional pemerintah dan belanja modal.
Anggota DPRD Kutim Fitriyani, sekaligus perwakilan Fraksi PPP, berharap pencapaian ini dapat mendorong pembangunan daerah dan meningkatkan perekonomian masyarakat.
“Pencapaian ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam penggunaan anggaran. Namun, kami juga menyarankan agar alokasi anggaran belanja modal dapat ditingkatkan. Belanja modal memiliki potensi sebagai investasi daerah melalui aset pemerintah yang bisa memberikan keuntungan jangka panjang,” ujar Fitri.
Ia menambahkan pentingnya penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang berkaitan dengan kebutuhan dasar masyarakat. Penyertaan modal yang memadai diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.
“Dengan peningkatan alokasi belanja modal, kami berharap BUMD yang menangani kebutuhan dasar masyarakat dapat memberikan layanan yang lebih baik dan berkontribusi pada kesejahteraan warga,” jelasnya.
Baca juga: Hepnie Kritik Keras Ketidakhadiran Kadis PUPR Kutim dan Minimnya Progras Proyek MYC
Fitri juga menekankan perlunya keterpaduan antara legislatif dan eksekutif dalam pembangunan, untuk memastikan program kerja yang tepat sasaran dan mampu menyelesaikan masalah-masalah yang ada di masyarakat.
“Kami, sebagai legislatif, akan terus menjalankan fungsi kontrol dan pengawasan untuk memastikan bahwa pembangunan dilakukan secara merata dan bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat,” tutup Fitri.
Tidak ada komentar