Fraksi Gerindra Bersama Berkarya Soroti Soal Uang Bontang Kerap Berputar di Luar Daerah
BONTANG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang menggelar rapat kerja untuk menyampaikan Pandangan Umum Fraksi Gerindra Bersama Berkarya, dalam menanggapi penghantaran Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2024, Sabtu (3/8/2024), di Pendopo Rumah Jabatan Wali Kota Bontang.
Ketua Fraksi Gerindra Bersama Berkarya Sutarmin menyoroti kinerja Pemerintah Kota (Pemkot) dari segi aspek perencanaan dan perekonomian daerah. Ditambah, berdasarkan Nota Keuangan yang telah disampaikan oleh Wakii Walikota Bontang, telah direncanakan Pendapatan Daerah Perubahan APBD 2024 sebesar Rp 2,7 Triliun.
Baca juga: Fraksi Annur Tekankan APBD Harus Diperuntukkan untuk Kesejahteraan Masyarakat
“Sebenarnya apa yang menjadi dasar kebijakan akuntansi pemerintah daerah, mengapa angka kemiskinan, pengangguran masih tinggi dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) kita rendah,” tanyanya.
Lalu, Ia juga mempertanyakan sejauh mana IPM itu menilai soal kualitas pendidikan dan Kesehatan, dalam upaya peningkatan PAD. Sebab, menurutnya, perencanaan APBD yang dilakukan oleh pemkot dalam tiga tahun terakhir ini, disusun bukan berdasarkan kajian yang matang.
“Kalau dilihat selama ini, pemkot selalu berorentasi pada hasil kuantitas, bukan dampak yang berkualitas untuk mencapai kemanfaatan,” ujarnya.
Hal ini terkonfirmasi dengan terjadinya pergeseran anggaran, program dan kegiatan pada beberapa OPD yang begitu masif. Sehingga berdampak pada serapan anggaran yang begitu rendah yang berpotensi pada peningkatan Silpa di akhir tahun anggaran.
Sedangkan dari segi perekonomian daerah, Ia menilai masih sangat jauh dari peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah untuk mencapai kemandirian fiskal
Bahkan, pemkot juga belum sepenuhnya menerapkan Kebijakan Akuntasi Pemerintah Daerah, yang menjadi urat nadi dalam sistem pengelolaan keuangan daerah.
Politikus Partai Gerinda itu menjelaskan, hal itu karena dipengaruhi oleh dua faktor, yakni faktor kurang memahami tentang kebijakan fiskal yang diambil baik kebijakan fiskal jangka panjang, jangka menengah maupun jangka pendek.
Baca juga: DPRD Bontang Bahas Rancangan Perubahan APBD Tahun 2024 di Rapat Paripurna ke-15
“Akibatnya, terjadilah Ekonomi Flight ini, dimana duit milik kota Bontang justru masif berputar diluar daerah kota Bontang,” jelasnya.
Perekonomian Kota Bontang menjadi perekonomian semu, yang sulit keluar dari daerah yang berpenghasilan menengah menuju daerah berpenghasilan tinggi, juga sumbangsih besar dalam APBD setiap tahunya adalah dana bagi hasil.
Apalagi, Keuangan bukan dari PAD, sehingga berdampak pada rendahnya Human Capital Index, tingginya angka pengangguran, tingginya angka kemikinan dan rendahnya IPM daerah.
Tidak ada komentar