Anggota DPRD, Ketua Fraksi Demokrat Kutim, Pandi Widiarto. Foto (dil/memonesia)KUTAI TIMUR – Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Kutai Timur, Pandi Widiarto, mengkritisi ketimpangan antara belanja operasi dan belanja modal dalam rancangan APBD 2025. Hal ini diungkapkan dalam Rapat Paripurna DPRD Kutim ke-20, Jumat (22/11/2024), saat membacakan pandangan umum fraksinya.
Pandi menilai, ketidakseimbangan alokasi anggaran ini mencerminkan lemahnya perencanaan keuangan pemerintah daerah. Belanja operasi yang jauh lebih besar dibandingkan belanja modal dianggap kurang mendukung pembangunan yang berorientasi pada infrastruktur.
“Ketimpangan ini menunjukkan masih adanya kekurangan dalam pengelolaan anggaran. Pemerintah perlu lebih bijak dalam menentukan prioritas belanja,” ujar Pandi dalam rapat yang berlangsung di Ruang Sidang Utama DPRD Kutim.
Fraksi Demokrat juga menyerukan pentingnya mempertahankan program multi years sebagai salah satu prioritas pembangunan. Pandi menegaskan, program ini vital untuk meningkatkan konektivitas antar desa dan kecamatan di Kutai Timur.
“Program multi years harus tetap diprioritaskan, terutama untuk pembangunan infrastruktur yang menghubungkan wilayah-wilayah di Kutim,” jelasnya.
Dalam penyusunan APBD, Demokrat menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas. Pandi berharap masyarakat dapat mengakses informasi anggaran dengan mudah, sehingga kepercayaan publik terhadap pemerintah meningkat.
“Transparansi adalah kunci utama untuk menjaga kepercayaan masyarakat. Penggunaan anggaran yang besar harus jelas dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegasnya.
Selain itu, Pandi meminta seluruh anggota DPRD Kutim meningkatkan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan APBD. Langkah ini dianggap krusial untuk mencegah penyalahgunaan anggaran dan memastikan realisasi program sesuai rencana.
“Pengawasan efektif harus menjadi prioritas. Pengalaman pada 2023 dan 2024 menunjukkan masih adanya keterlambatan dalam penyerapan anggaran. Ini tidak boleh terulang,” tutupnya.
Dengan kritik dan saran yang disampaikan, Fraksi Demokrat berharap rancangan APBD 2025 dapat lebih fokus pada kebutuhan pembangunan serta meningkatkan transparansi dalam pengelolaan anggaran daerah.
Tidak ada komentar