Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris (Dok. Memonesia)BONTANG – Predikat kota industri dan kota kaya ternyata belum sepenuhnya berbanding lurus dengan realitas sosial di Bontang. Angka kemiskinan masih bertengger di kisaran 8 hingga 9 persen, atau sekitar 17 ribu jiwa.
Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris, mengakui persentase tersebut memang lebih rendah dibanding rata-rata nasional yang berada di angka 9 hingga 10 persen. Namun bagi daerah dengan basis industri besar, capaian itu dinilai belum ideal.
Ia mengingatkan, angka kemiskinan Bontang sebelumnya sempat menyentuh 47 ribu jiwa atau sekitar 25 persen. Penurunan menjadi 17 ribu jiwa disebut sebagai kemajuan, tetapi belum cukup untuk kota dengan kapasitas ekonomi tinggi.
“Kalau kota industri seperti Bontang, mestinya angka kemiskinan itu di bawah lagi. Saya targetkan idealnya 5 persen, paling tinggi sampai 7 persen. Kalau dulu sampai 47 ribu atau sekitar 25 persen, itu sangat tidak layak untuk kota seperti Bontang,” tegasnya, Selasa (10/2/2026), saat ditemui di Pendopo Rumah Jabatan Wali Kota Bontang.
Pemerintah kota menargetkan penurunan hingga lima persen. Intervensi mulai disiapkan 2026 dengan harapan pada 2027 angka 8 hingga 9 persen tersebut dapat ditekan lebih jauh.
Agus menekankan, persoalan kemiskinan berjalan paralel dengan isu stunting. Karena itu, Dinas Sosial diminta berkoordinasi dengan perusahaan-perusahaan agar ikut terlibat dalam upaya intervensi.
Salah satu perusahaan yang telah menyatakan kesiapan membantu adalah PT Pupuk Kalimantan Timur, dengan komitmen dukungan bagi 500 kepala keluarga.
“Bantuan tersebut nantinya akan disesuaikan dalam tiga skema terhadap 17 ribu data warga, sesuai ketentuan Kementerian Sosial dan Surat Keputusan Wali Kota, yakni program sosial, bantuan sosial, dan program kesejahteraan sosial,” jelasnya.
Data warga miskin tersebut akan dikelompokkan lebih dulu berdasarkan indikator sebelum diserahkan kepada BPS untuk penentuan desil 1 hingga 10. (*)
Tidak ada komentar