Anggota DPRD Kutim, Yusuf Silambi.KUTAI TIMUR – Anggota DPRD Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Yusuf T Silambi, mengonfirmasi bahwa pembayaran utang lahan pemerintah daerah tetap menjadi prioritas pada tahun 2023. Yusuf, yang juga anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kutim, menegaskan bahwa alokasi anggaran untuk pembayaran utang dilakukan secara rutin setiap tahun.
“Masih ada utang yang belum lunas, tetapi kami sudah menganggarkannya dan memastikan prioritas pembayaran ini tidak terabaikan,” ujar Yusuf saat ditemui di Kantor DPRD Kutim, belum lama ini.
Selain pembayaran utang, Yusuf menyoroti fokus anggaran tahun sebelumnya yang diarahkan pada proyek Multiyears (MY). Proyek ini ditargetkan rampung pada tahun 2025, sehingga menjadi salah satu perhatian utama pemerintah daerah.
Dalam kesempatan yang sama, Yusuf juga membahas perkembangan proyek strategis di Jalan Kenyamukan, termasuk pembangunan pelabuhan. Mantan anggota Komisi C DPRD Kutim yang membidangi sektor pembangunan itu memastikan bahwa permasalahan lahan yang sempat menghambat proyek kini telah terselesaikan melalui negosiasi.
“Lahan di Kenyamukan sudah aman. Saat saya di Komisi C, kami fokus mempersiapkan pembangunan. Sekarang pembangunannya berjalan sesuai rencana,” jelas Yusuf.
Ia mengungkapkan bahwa proyek pelabuhan Kenyamukan didukung oleh tiga sumber pendanaan: kontribusi dari PT Kaltim Prima Coal (KPC), Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kutim. Yusuf optimistis pembangunan pelabuhan akan selesai tepat waktu dan dapat dioperasikan pada tahun 2025.
“Semua sudah sesuai jalur. Tinggal melanjutkan pembangunan hingga selesai,” tutupnya.
Pernyataan Yusuf ini mencerminkan komitmen DPRD Kutim untuk menyelesaikan kewajiban utang dan memastikan proyek strategis berjalan demi mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
Tidak ada komentar