KUTAI TIMUR – Infrastruktur jalan masih menjadi persoalan klasik yang memerlukan perhatian serius Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim). Anggota Komisi C DPRD Kutim, Jimmy, menekankan perlunya alokasi anggaran yang signifikan untuk memperbaiki kondisi jalan di kabupaten, kecamatan, hingga pedesaan.
“Saya sangat prihatin dengan kondisi infrastruktur jalan yang belum maksimal, meski beberapa proyek telah selesai dikerjakan,” ujar Jimmy saat ditemui media di kantor DPRD Kutim, pekan lalu.
Menurut Jimmy, infrastruktur jalan yang baik adalah salah satu faktor kunci dalam pembangunan wilayah. Ia menyoroti pentingnya perencanaan yang matang dan alokasi anggaran yang lebih besar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk memperbaiki kondisi jalan yang rusak.
“Kita harus menyadari bahwa infrastruktur jalan yang baik bukan hanya tentang kenyamanan berkendara, tetapi juga tentang konektivitas antar wilayah, mobilitas masyarakat, dan pertumbuhan ekonomi,” jelasnya.
Ia juga menekankan pentingnya koordinasi antara berbagai pihak terkait, termasuk pemerintah daerah, instansi terkait, dan masyarakat. “Koordinasi yang baik akan mempercepat proses perbaikan infrastruktur dan menghindari tumpang tindih atau pemborosan sumber daya,” katanya.
Jimmy berharap Pemkab Kutim lebih memperhatikan alokasi anggaran dalam APBD guna mendukung pembenahan infrastruktur yang mendesak. “Langkah strategis seperti pemantauan dan evaluasi secara berkala juga dianggap penting untuk memastikan efektivitas penggunaan anggaran tersebut,” tambahnya.
Langkah-langkah konkret berupa alokasi anggaran yang proporsional, perencanaan yang matang, dan koordinasi yang baik diharapkan dapat membawa perubahan positif yang signifikan dalam waktu yang lebih singkat. Jimmy berharap, dengan adanya upaya ini, kondisi infrastruktur jalan di Kutim dapat segera membaik dan memberikan dampak positif bagi masyarakat.
“Diperlukan kesadaran dan komitmen bersama dalam memperbaiki infrastruktur jalan di Kutim,” pungkasnya.
Dengan dorongan kuat dari legislator seperti Jimmy, diharapkan kebutuhan mendesak ini segera mendapatkan perhatian serius dan tindakan nyata dari pemerintah, demi kenyamanan dan kesejahteraan masyarakat Kutai Timur. (*)