Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni. Foto (Nur/Memonesia)BONTANG – Di tengah tekanan fiskal dan kebijakan efisiensi dari pemerintah pusat, Pemerintah Kota Bontang memilih menahan pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi aparatur sipil negara (ASN). Keputusan ini langsung diiringi tuntutan kinerja yang lebih terukur dari para pegawai.
Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, menegaskan hingga saat ini TPP ASN masih dipertahankan penuh, meski banyak daerah lain sudah melakukan pemangkasan.
“Setiap daerah sudah melakukan pemotongan TPP, tapi Bontang saya usahakan untuk tidak ada pemotongan,” ujarnya, Selasa (21/4/2026).
Menurutnya, kondisi keuangan daerah memang sedang mengalami tekanan. Pemkot Bontang masih mengandalkan Dana Bagi Hasil (DBH) dan bantuan keuangan (bankeu) sebagai penopang.
Namun, ketidakpastian mulai muncul, terutama terkait kemungkinan dihentikannya bantuan keuangan untuk daerah.
“Kita masih berharap dari DBH dan bankeu. Tapi kabarnya bankeu untuk kabupaten/kota bisa jadi tidak ada,” katanya.
Situasi ini membuat ruang fiskal ke depan semakin terbatas. Neni bahkan menyinggung kondisi daerah lain yang sudah memangkas TPP secara signifikan.
“Kita bisa lihat daerah lain, kepala seksi TPP-nya hanya sekitar Rp1,5 juta. Sementara kita masih sama,” ungkapnya.
Meski TPP belum dipotong, ia menegaskan kebijakan ini bukan tanpa konsekuensi. ASN diminta menunjukkan kinerja yang jelas dan terukur dalam setiap triwulan.
“Kerja harus bagus. Triwulan pertama apa yang dikerjakan, triwulan kedua, ketiga, dan keempat harus disiapkan angkanya,” tegasnya.
Ia juga meminta ASN tidak hanya menjalankan tugas rutin, tetapi lebih aktif berinisiatif dalam bekerja, sebagai bentuk tanggung jawab atas kebijakan yang masih mempertahankan TPP.
“Harus banyak inisiatif dalam bekerja, karena sebagian daerah lain TPP sudah dipotong sekian persen,” pungkasnya.
Tidak ada komentar