Kepala Disdikbud Kota Bontang, Abdu Safa Muha. Dok. MemonesiaBONTANG – Program Kartu Bontang Pintar (KBP) yang sempat dijanjikan belum juga terealisasi pada awal 2026. Menanggapi hal itu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Bontang menegaskan program tersebut bukan dibatalkan, melainkan masih menunggu kesiapan anggaran daerah.
Kepala Disdikbud Bontang, Abdu Safa Muha, mengatakan KBP tetap masuk dalam daftar prioritas pemerintah daerah, khususnya di sektor pendidikan. Namun, kondisi fiskal yang mengalami penyesuaian membuat pelaksanaannya belum bisa dijalankan sesuai rencana awal.
“Sudah jelas diarahkan untuk tetap ada. Hanya saja, pelaksanaannya menunggu kesiapan anggaran,” ujarnya, belum lama ini.
KBP sendiri merupakan program bantuan tunai pendidikan yang menyasar pelajar mulai jenjang PAUD hingga SMA. Bantuan itu dirancang untuk membantu kebutuhan sekolah, seperti pembelian Lembar Kerja Siswa (LKS), alat tulis, hingga perlengkapan penunjang lainnya.
Menurut Abdu, sejak awal struktur anggaran program tersebut sebenarnya sudah disiapkan. Namun, pemerintah masih harus menyesuaikan kemampuan keuangan daerah sebelum program dijalankan.
Ia menilai langkah itu penting agar kebijakan yang diluncurkan nantinya benar-benar berkelanjutan dan tidak membebani APBD.
“Kerangka anggarannya sudah disiapkan, tinggal finalisasi. Ini bukan dibatalkan, hanya ditunda,” tegasnya.
Sementara itu, Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni sebelumnya memastikan sektor pendidikan tetap menjadi prioritas, meski daerah tengah menghadapi tekanan fiskal.
“Program ini tetap berjalan, karena menjadi prioritas di bidang pendidikan,” katanya.
Dengan penjelasan tersebut, Disdikbud meminta masyarakat tidak salah memahami keterlambatan realisasi KBP. Pemerintah memastikan program itu tetap dilanjutkan setelah kondisi anggaran dinyatakan siap. (ns/sr)
Tidak ada komentar