Wakil Ketua DPRD Bontang, Agus Haris. (eksposkaltim)
BONTANG – Pemberlakuan jam malam dianggap kurang tepat. Wakil Ketua DPRD Bontang, Agus Haris menyebut perlu dilakukan pengkajian ulang.
Polemik ini terus bergulir. Agus Haris menyampaikan pemberi kebijakan dalam hal ini Pemkot Bontang harus menyikapi landasan pembuatan peraturan itu secara bijak.
Secara jelas, Ia tidak setuju pemberlakuan pembatasan jam malam. Sebab, menurutnya kini sudah memasuki era normal atau kebiasaan baru.
“Saya kurang setuju. Perlu dikaji ulang,” ucapnya, Senin (19/10).
Politukus Gerindra itu menyampaikan, dalam kebijakan tersebut terdapat sanksi berupa denda bagi masyarakat. Ia menyebut akan memberikan beban tambahan bagi warga.
Kebijakan tersebut diwacanakan Pemkot Bontang dengan tujuan bisa menekan angka Covid-19. Namun belakangan menuai kontrofersi dari berbagai kalangan. (*)
Tidak ada komentar