Disdikbud Bontang Analisis Detail Kebutuhan ASN Demi Efisiensi Sistem Kerja
Muh Arfa, Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bontang. Foto (ist)BONTANG – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Bontang menggandeng Tim Efektif untuk melaksanakan analisis kebutuhan pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN). Langkah strategis ini dilaksanakan untuk menciptakan perencanaan kebutuhan ASN yang lebih terstruktur, berbasis data, dan sesuai dengan tantangan organisasi serta beban kerja yang ada.
Kegiatan tersebut melibatkan sejumlah metode untuk memastikan keakuratan hasil analisis, seperti wawancara mendalam, pemeriksaan dokumen tugas jabatan, hingga observasi langsung. Hasil dari proses ini memetakan peran, tanggung jawab, dan fungsi spesifik yang dijalankan oleh ASN di berbagai posisi. Selain itu, dilakukan juga penghitungan beban kerja di tiap unit, bertujuan mengukur volume tugas serta mengidentifikasi keterampilan yang perlu diperkuat demi mencapai kinerja optimal.
Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Bontang, Natalia Trisnawati, menegaskan bahwa analisis semacam ini sangat krusial dalam menentukan kebutuhan pegawai. “Nantinya, hasil kajian ini akan dikaji lebih lanjut oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) untuk memastikan bahwa kebutuhan pegawai sejalan dengan kondisi nyata dan prioritas organisasi,” ungkapnya, Jumat (1/11/2024).
Salah satu inovasi yang dihasilkan dari proses ini adalah pembuatan peta jabatan. Peta ini memberikan gambaran visual tentang struktur organisasi, menyoroti posisi-posisi yang masih kosong serta jabatan strategis yang memerlukan tenaga ahli. Dengan adanya peta jabatan, manajemen Disdikbud Bontang dapat menilai sebaran SDM secara lebih efektif, memahami kesenjangan tenaga kerja, dan menentukan langkah pengisian jabatan yang lebih tepat sasaran.
Sementara itu, Atifah Hanum, Analis Kebijakan Ahli Muda dari Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Bontang, menyoroti urgensi redistribusi ASN yang efektif sebagai penopang pelayanan masyarakat. “Redistribusi pegawai, baik PNS maupun PPPK, harus dipertimbangkan dengan matang agar seluruh layanan di Kota Bontang tetap terjaga dan dapat memenuhi harapan masyarakat,” ujarnya.
Muh Arfa, Kasubag Umum dan Kepegawaian Disdikbud Kota Bontang, yang memimpin inisiatif ini, menyampaikan bahwa tahapan dimulai dengan pengumpulan data performa unit kerja di lingkungan Disdikbud. Data tersebut lalu dianalisis untuk menilai kebutuhan spesifik setiap posisi. “Proses berlanjut dengan menyusun data pegawai eksisting, mencakup jabatan, kompetensi, dan status kepegawaian. Dari situ, kami merancang peta jabatan yang sesuai dengan kebutuhan organisasi,” terang Arfa.
Peta jabatan ini kemudian dibandingkan dengan realitas di lapangan guna menemukan kekurangan tenaga kerja dari sisi jumlah maupun keahlian. Langkah ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi konkret untuk menutup kesenjangan SDM dan meningkatkan efisiensi operasional.
“Kami yakin dengan pendekatan berbasis data ini, pengelolaan SDM bisa semakin maksimal, yang pada gilirannya akan memperkuat layanan pendidikan dan kebudayaan di Kota Bontang,” pungkas Arfa. Ia juga menambahkan bahwa inisiatif ini adalah bagian dari langkah besar reformasi birokrasi yang diupayakan oleh Pemkot Bontang, khususnya untuk sektor pendidikan dan kebudayaan.
Inovasi ini bukan hanya bertujuan untuk pengelolaan internal yang lebih efisien, tetapi juga untuk memberikan dampak langsung yang dirasakan oleh masyarakat dalam bentuk pelayanan yang semakin berkualitas. (*)
Pos Terkait
Berita Terbaru
Tidak ada komentar