Kadis PUPR dan Perkim Absen, Legislator Kutim Jadwalkan Pemanggilan Ulang
KUTAI TIMUR – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP), Senin (10/6/2024) di Ruang Hearing DPRD Kutim. Rapat membahas masalah penyerapan anggaran tahun 2024 oleh sejumlah dinas.
Rapat ini menjadi ajang untuk mengevaluasi kendala yang dihadapi oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Perkim), dan Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora).
Namun, dari ketiga dinas yang dipanggil, hanya Kepala Dispora Kutim yang hadir, sementara Kepala Dinas PUPR dan Perkim tidak hadir secara langsung. Dinas PUPR diwakili oleh seorang perwakilan karena alasan sakit, sedangkan Kadis Perkim berada di luar daerah.
Baca juga: Mediasi Sengketa Lahan Antara Kelompok Tani dan PT Indexim Coalindo Dimediasi DPRD Kutim
Wakil Ketua II DPRD Kutim, Arfan menjelaskan, ketidakhadiran Kadis Perkim dan PUPR disebabkan oleh jadwal yang bertabrakan dengan kegiatan lain. Kadis Perkim sedang bertugas di Samarinda, sementara Kadis PUPR dikabarkan sedang sakit.
“Dari hasil RDP, kami menemukan bahwa Dinas Perkim mengalami kendala dalam penyerapan anggaran karena adanya pergeseran anggaran yang memerlukan waktu hampir satu bulan. Meskipun demikian, mereka berjanji akan memulai program-program yang direncanakan setelah lebaran (iduladha),” ungkap Arfan.
Sementara itu, Wakil Ketua I DPRD Kutim, Asti Mazar, menegaskan pentingnya pemanggilan ulang Kepala Dinas PUPR. Asti menekankan perlunya kehadiran Kadis PUPR untuk memberikan penjelasan langsung mengenai proyek Multiyears Contract (MYC), yang menjadi perhatian utama masyarakat.
“Kami akan menjadwalkan pertemuan ulang setelah Iduladha dan meminta Kadis PUPR untuk menghadirkan data-data yang diperlukan. Kami ingin mendengar langsung mengenai progres proyek MYC yang melibatkan 18 item pekerjaan, serta 6 sub bidang lainnya,” tegas Asti.
Baca juga: DPRD Kutim Panggil Tiga OPD untuk Evaluasi Penyerapan APBD 2024
Asti juga mengungkapkan bahwa DPRD Kutim ingin memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan proyek-proyek tersebut. “Kami berharap Kadis PUPR dapat mempresentasikan kemajuan proyek secara rinci untuk menjawab berbagai pertanyaan masyarakat dan media,” pungkasnya.
No Comments