Memonesia.com – Veridiana Huraq Wang, Ketua Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), menyoroti urgensi perencanaan infrastruktur yang matang dan berfokus pada manfaat bagi masyarakat dalam pembangunan di Bumi Etam, terutama dalam program kerja tahun 2024.
Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat (PUPR-Pera) Kaltim tahun 2023 mencapai sekitar Rp3 triliun, yang mencakup beragam proyek infrastruktur seperti pembangunan jalan, sungai, perumahan, dan tata ruang.
Pada tahun 2024, Veridiana mengungkapkan bahwa Dinas PUPR memiliki berbagai program kerja untuk pembangunan infrastruktur di Benua Etam. Namun, ia menekankan perlunya mengarahkan program-program ini pada manfaat yang konkret bagi masyarakat.
“Kita sudah melihat program kerja dari Dinas PUPR ke depan. Nah, ada beberapa koreksi terhadap lokus dari kegiatan-kegiatan itu. Kita minta agar program kerjanya lebih mengarah pada kemanfaatannya,” jelasnya.
Veridiana juga menyoroti pentingnya memastikan bahwa pembangunan yang dilakukan benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Oleh karena itu, ia menekankan bahwa Dinas PUPR harus mempertimbangkan berbagai aspek dan sisi dalam perencanaan pembangunan.
“Kita juga memberikan saran. Memang ada pembangunan yang benar-benar dirasakan, namun pemerintah tetap harus melihat dari sisi kemampuan keuangan kita, kira-kira itu mampu atau tidak, kan gitu,” tambahnya.
Kepala Dinas PUPR Pera Kaltim, Aji Muhammad Fitra Firnanda, menyambut baik masukan dari DPRD Kaltim mengenai program kerja di tahun 2024. Menurutnya, pihaknya telah menerima berbagai masukan dari Komisi III, termasuk dalam sektor jalan, pembangunan pantai, jalan lingkungan, dan pemetaan kegiatan mendesak yang diperlukan masyarakat.
Pendekatan yang matang dalam perencanaan pembangunan infrastruktur di Kaltim diharapkan akan memastikan bahwa masyarakat merasakan manfaat nyata dari setiap anggaran yang diinvestasikan dalam proyek-proyek tersebut. (adv)