KUTIM – Anggota DPRD Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menyoroti pengoperasian Rumah Sakit (RS) Pratama Muara Bengkal belum berjalan maksimal. Pasalnya sejak diresmikan pada Januari 2023, RS tersebut masih kekuarangan tenaga kesehatan (nakes).
Salah satu wakil rakyat yang memberikan komentar yakni Ramadhani. Ia menyampaikan seharusnya Pemkab Kutim mempertimbangkan beberapa solusi dalam menyelesaikan persoalan RS Pratama Muara Bengkal.
Salah satunya, kata dia, dengan memaksimalkan program beasiswa penuh bagi putra-putri daerah yang menempuh pendidikan kedokteran, atau bidang medis lainnya di luar daerah. Bahkan, ada ratusan atau ribuan mahasiswa asal Kutim yang kuliah kedokteran di luar pulau. Seperti di Malang, Bandung, dan lainnya.
“Pemberian beasiswa itu tentunya dengan syarat bahwa setelah lulus harus mengabdi di Kutim sebagai nakes selama beberapa tahun. Misalnya 5 sampai 10 tahun,” ujar Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dari Daerah Pemilihan (Dapil) Kutim 1 itu saat ditemui wartawan, belum lama ini.
Menurutnya, Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur hal ini perlu segera dibuat agar tidak ada lagi kekosongan tenaga kesehatan di RS Pratama Muara Bengkal. Hal ini penting karena fasilitas medis mungkin ada, tetapi kekurangan sumber daya manusia (SDM) menjadi hambatan yang signifikan
“Percuma misalnya peralatan medis lengkap tapi tidak ada yang mengoperasikan lantaran kurangnya tenaga kesehatan,” bebernya.
Anggota komisi D itu juga menekankan, bahwa aturan tersebut harus mencakup ketentuan agar dokter yang menerima beasiswa dari Kutim setelah lulus tidak dapat pergi begitu saja. Dimana penerima beasiswa harus berkontribusi dalam jangka panjang untuk wilayah asalnya.
“Kami tidak ingin melihat dokter-dokter yang hanya ingin memanfaatkan beasiswa Kutai Timur untuk kemudian pergi begitu lulus,” pungkasnya. (adv)