KUTAI TIMUR – Lemahnya penyerapan anggaran yang dilakukan pemerintah daerah, menjadi catatan penting bagi anggota DPRD Kutai Timur (Kutim), Yan Ipui. Ia menilai progres sejumlah program yang telah direncanakan berjalan lamban.
Kinerja pemerintah daerah pun tak luput dari sorotan. Yan Ipui menjelaskan persoalan tersebut tentu sangat merugikan masyarakat, yang seharunya memperoleh dan merasakan pembangunan justru belum dapat dinikmati secara menyeluruh.
Baca juga: Gelar Rapat Paripurna, DPRD Kutim Sampaikan 15 Rekomendasi Terkait LKPJ Pemerintah
“Masih jauh dari harapan. Penyerapan anggarannya tidak berjalan optimal. Padahal seharusnya sudah menunjukkan progres yang memadai untuk seluruh program,” katanya kepada awak media beberapa waktu lalu saat diwawancara.
Kritikan yang dilayangkan Yan tentu untuk mengantisipasi terjadinya sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa). Sebab jika hal itu terjadi akan berpengaruh pada penganggaran tahun berikutnya. Ia menekankan agar segera dilakukan evaluasi terhadap penyerapan anggaran tersebut.
Politikus Partai Gerindra itu menyampaikan salah satu program yang segera dituntaskan. Seperti pengerjaan jalan yang sudah direncanakan untuk direalisasikan tahun ini. Alasannya, supaya masyarakat bisa segera merasakan manfaatnya dalam melakukan aktivitas.
Baca juga: Ketua Pansus LKPJ Beri Keritikan Tajam Soal Silpa Mencapai Rp 1,6 Miliar
Ia pun mendorong pegawai-pegawai pemerintahan agar kerja ekstra lagi untuk merealisasikan penyerapan anggaran yang maksimal. Tak hanya itu, diharapkan lebih proaktif dalam mengeksekusi seluruh pekerjaan di lapangan, baik pengerjaan fisik maupun program lainnya.
“Tidak hanya proaktif, akan tetapi harus dipastikan penggunaaan anggaran sesuai sasaran yang tepat dan tidak terbuang sia-sia. Dengan APBD yang dimiliki Kutim, semoga mampu mengakomodir seluruh pembangunan yang menjadi kebutuhan masyarakat,” tegasnya.