Ketua DPRD Kutim, Jimmi.KUTAI TIMUR – Menjelang Pilkada serentak 2024 yang akan digelar 27 November mendatang, Ketua DPRD Kutai Timur (Kutim), Jimmi, menyoroti pentingnya pengawasan ketat di setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk memastikan transparansi dan integritas pemilu.
“Kecurangan, sekecil apa pun, harus dicegah. Kami mengimbau masyarakat untuk aktif melaporkan indikasi praktik politik uang,” tegas Jimmi saat berbicara dalam Rapat Koordinasi Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di kantor Bupati Kutim.
Tak hanya menyoroti masyarakat, Jimmi juga mendesak Gakumdu (Penegakan Hukum Terpadu) untuk meningkatkan efektivitasnya dalam menangani potensi pelanggaran pemilu. Selain itu, ia mengusulkan penerbitan surat edaran untuk meminta perusahaan dan instansi pemerintahan memberikan waktu kepada karyawan agar dapat menggunakan hak pilih mereka.
“Pilkada adalah momen demokrasi yang harus dimanfaatkan semua pihak. Partisipasi aktif masyarakat dan perlindungan hak pilih menjadi prioritas utama,” ujar Jimmi.
Rapat yang dipimpin oleh Pejabat Sementara (Pjs) Bupati Kutim, Agus Hari Kesuma, ini juga menegaskan komitmen bersama antara pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat. Kapolres Kutim AKBP Chandra Hermawan, Kajari Kutim Reopan Saragih, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya turut hadir untuk menyusun strategi mengamankan pesta demokrasi.
Forkopimda menargetkan penyelenggaraan pemilu yang aman, damai, dan bebas dari kecurangan. Sinergi antar elemen dinilai krusial untuk menghadapi tantangan teknis maupun non-teknis.
“Kami optimistis, dengan koordinasi yang intensif, pemilu di Kutim dapat menjadi contoh baik bagi daerah lain,” ujar Jimmi menutup pernyataannya.
Pilkada 2024 bukan hanya tentang memilih pemimpin daerah, tetapi juga menguji komitmen seluruh pihak dalam menjaga demokrasi yang bersih dan bermartabat.
Tidak ada komentar